Ia juga mengingatkan bahwa pertambangan tidak akan selamanya berada di suatu wilayah. Setelah masa kontrak selesai, perusahaan akan pergi, dan hak masyarakat atas tanah tersebut akan kembali utuh.
Kontrak Karya MDA tidak hanya penting untuk perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan negara.
Inisiasi Satgas Percepatan Investasi oleh Kajati Sulsel, yang didukung oleh peran Polda Sulsel, akan menjadi sinergi yang tepat untuk memastikan kelancaran investasi di Sulawesi Selatan.
“Kontrak karya adalah amanah negara, dan semua pihak harus hadir untuk mendukungnya,” kata Prof. Abrar. (wis)
