“Oleh karena itu, saya sangat berharap perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat memberikan kemudahan akses modal bagi para pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kita harus menciptakan sistem pembiayaan yang tidak memberatkan mereka. Misalnya, dengan skema pembayaran yang disesuaikan dengan waktu panen, sehingga mereka tidak terbebani dengan kewajiban pembayaran di luar kemampuan mereka,” ujarnya.
Zudan juga menyarankan agar lembaga perbankan menyesuaikan skema pembiayaan dengan pola penghasilan masyarakat. Bagi mereka yang memiliki penghasilan dari pertanian, perkebunan, atau penghasilan musiman lainnya, harus ada fleksibilitas dalam sistem pembayaran pinjaman. Program bayar setelah panen misalnya, akan sangat membantu, karena masyarakat dapat membayar pinjaman sesuai dengan hasil yang mereka peroleh.
Upaya meningkatkan inklusi keuangan bukan hanya tanggung jawab OJK dan lembaga perbankan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah daerah, dalam hal ini, memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas dan program yang mendukung akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kita harus bekerja sama, baik antara pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. TPAKD menjadi sebuah wadah bagi kita untuk mengoordinasikan berbagai pihak agar tujuan ini dapat tercapai,” bebernya. (edo)
