Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pentingnya inklusi keuangan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ia meminta perbankan untuk mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM yang sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan.
“Perbankan harus lebih fleksibel dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat. Kemudahan ini akan membantu petani, peternak, dan pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya,” ucapnya.
Untuk meningkatkan efektivitas layanan keuangan, Prof. Zudan mengusulkan agar pembayaran cicilan pinjaman disesuaikan dengan siklus usaha masyarakat. Misalnya:
Peternak ayam bisa membayar cicilan setelah 40 hari, seiring dengan masa panen ayam. Petani padi dapat membayar cicilan setelah 90 hari, sesuai dengan masa panen padi. Pembudidaya ikan bisa melakukan pembayaran setelah 70 hari, sesuai dengan siklus panen ikan.
“Penyesuaian siklus pembayaran ini diharapkan dapat meringankan beban para pelaku usaha sehingga mereka tidak kesulitan membayar cicilan saat belum mendapatkan hasil dari usahanya,” tambahnya.
Melalui TPAKD Summit 2024, OJK dan pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat pedesaan dan memperluas inklusi keuangan. Program ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Darwisman menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Ia berharap, melalui berbagai program edukasi dan dukungan finansial, masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
