HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mencatatkan dinamika politik yang signifikan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Di tengah perdebatan hukum, etika, dan psikologi, publik turut berperan dengan menyuarakan aspirasi melalui amicus curiae.
Untuk mencatat perjalanan demokrasi ini, Dr Todung Mulya Lubis, bersama Tim Hukum 22E, meluncurkan tiga buku yang menawarkan analisis mendalam mengenai lika-liku sengketa Pilpres 2024. Buku-buku ini menyajikan berbagai perspektif, termasuk kajian hukum, refleksi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan suara publik selama proses sengketa. Pertama, Antara Hukum dan Politik: Membedah Permohonan dan Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024, kedua, Keadilan Elektoral di Mahkamah Konstitusi: Tanggapan Beberapa Penulis terhadap Putusan MK soal Hasil Pilpres 2024 dan ketiga, Suara Publik Bergaungg di MK: Kepedulian dan Perhatian Masyarakat pada MK.
Ketiga buku ini diterbitkan dan diluncurkan oleh Penerbit Buku Kompas dan menjadi tonggak penting dalam mengupas hubungan antara hukum, politik, dan suara publik dalam Pilpres 2024. Ketiga buku ini juga menjadi catatan penting untuk memahami tantangan dan kompleksitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia pada saat Pilpres 2024 serta bagaimana peran hukum, politik, dan masyarakat saling berinteraksi dalam menjaga keadilan dan demokrasi.
Tentang Penulis
Dr Todung Mulya Lubis, merupakan seorang advokat senior, diplomat, dan ketua Tim Hukum 22E dengan pengalaman luas dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam Pilpres 2024, beliau memimpin Tim Hukum 22E, tim hukum pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang didedikasikan untuk memperjuangkan integritas pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E UUD 1945.
