FAJAR, MAKASSAR– Memperingati Hari Anti Korupsi Dunia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muslim Indonesia (UMI) berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Keuangan) dalam edukasi tentang keuangan negara di Auditorium Al-Jibra, Kampus UMI, Jl Urip Sumoharjo pada Rabu (4/12/2024).
Bertajuk ‘Kemenkeu Goes To Campus’, Talkshow ini mengangkat tema Kolaborasi Civitas Akademika dalam Pengelolaan Keuangan yang Berintegritas untuk Indonesia Maju.
Dekan FEB UMI, Dr Muhammad Syafi’i A Basalamah menekankan pentingnya mengatahui peran sentral Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara.
Terkhusus bagi mahasiswa FEB, yang juga setiap harinya mempelajari tentang ekonomi, bisnis dan keuangan.
“Fungsi Kemenkeu memiliki peran strategis sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara. Ini bisa diedukasikan ke masyarakat.
Perguruan tinggi disebutnya bisa mengambil peran tersebut dalam memberikan edukasi ke masyarakat.
Terlebih ada tugas Tridharma perguruan tinggi yang diantaranya terkait pengabdian ke masyarakat, makandiharapkan kegiatan ini dapat membekali dosen dan mahasiswa untuk kemudian mereka menjadi agen edukasi bagi masyarakat.
Kegiatan ini juga mahasiswa dari Universitas Prima Sengkang.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel Heri Kuswanto mengaku dalam pengelolaan keuangan negara dibutuhkan integritas.
“Integritas sebuah prinsip moral kuat yang kuat bertanggungjawab dan disiplin. Ini prinsip dalam pengelolaan negara sehingga efektif dan efisien,” jelas Heri Kuswanto.
Dalam pengelolaan fiskal, Heri menyebut membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi untuk berpartisipasi aktif mendorong pemberantasan korupsi.
Menurutnya, mahasiswa harus paham tujuan bernegara dalam UUD 1945.
Untuk menjalankan pemerintahan mewujudkan tujuan bernegara, maka diperlukan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mekanisme pengelolaan APBN diformulasi sebagai alat pemerintah mencapai tujuan bernegara.
“Sehingga sangat penting mahasiswa untuk memahami fenomena keuangan negara. Bagaimana keuangan negara dihimpun dari penerimaan pajak, cukai, penerimaan bukan paja. Kemudian di distribusikan ke daerah-daerah, ke Lembaga pemerintah yang tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa, penyelenggaraan Pendidikan dan utamanya kesejahteraan,” jelas Heri Kuswanto
Plt Rektor UMI, Prof. Hambali mengaku mengelola keuangan harus cermat, sebab akan berdampak pada stabilitas negara hingga ke masyarakat.
“(Dari kerjasama) Kemenkeu bisa memperoleh bagaiamana dari sisi akademik yang dari negara dipercayakan mengelola keuangan negara,” kata Prof. Hambali.
Forum kolaborasi ini penting menempatkan pendidikan tinggi dan lembaga negara bisa saling memberikan dampak positif bagi tata kelola negara.
Talkshow ‘Kolaborasi Civitas Akademika dalam Pengelolaan Keuangan yang Berintegritas untuk Indonesia Maju’ menghadirkan 6 pemateri penting yang berbagi ilmunya tentang pengelolaan keuangan yang berintegritas.
Diantaranya Adnan Muis, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan DJP Sulselbartra. Kabid Kepatuhan Internal Kanwil Internal Bea dan Cukai DJKN Sulbangsel Dian Monas Jumaidy.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulsel Suroto.
Lalu ada Misali Palagia, Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Sulseltrabar.
Serta Guru Besar FEB UMI Prof. Syamsu Nujum dan dari BDK Kemenkeu Bapak Ismail.
Adnan Muis membedah terkait anggaran pendapatan dan belanja negara di tahun 2024 ini. Pendapatan negara targetnya diangka Rp 2.802,3 Triliun, sementara belanja negara kisaran Rp 3.325,1 Triliun.
“Pendapatan negara bisa bersumber perpajakan,didalamnya ada pajak dan bea cukai. Serta ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak dan hibah,” jelas Adnan Muis.
Dalam APBN 2024, 71 persen pendapatan negara dari pajak. Jumlahnya mencapai 1.988,9 Triliun. Terkait pengelolaan pajak, dibagi tiga pengelola. Dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengelola jenis pajak PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai.
“Kalau biasa belanja di minimarket, di struk biasa ada PPN. Nah PPN yang dipungut oleh penjual harus disetor ke negara dan ranah pusat,” kata Adnan.
Untuk pajak dikelola provinsi memuat seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan hingga pajak rokok.
Kemudian dikelola pemerintah kabupaten/kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan sampai pajak bumi dan bangunan.
Sementara itu Kepala Seksi Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulsel Suroto menjelaskan tugas kanwil melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervise, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, evalusasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban dibidang perbendaharaan.
“Dirjen perbendaharaan awalnya bertugas menerima uang dari pajak, bea cukai, lalu menyimpan dan membayarkan tagihan harus dikeluarkan negara dalam rangka kesejahteraan masyarakat,” jelas Suroto
“Waktu berjalan, ada tuntutan untuk melakukan optimalisasi kas terhadap kas menganggur. Kemudian banyak data masuk ke kami, penerimaan pajak, bea cukai, lalu pengeluaran kecil sampai besar. Istilahnya tidur diatas data. Nah kami analisis data tersebut lalu kami sampaikan. Tugasnya sebagai financial adviser. Jadi sebagai pengelolaa APBN khususnya pelaksanaan APBN,” lanjutnya.
Guru Besar UMI Prof. Syamsu Nujum membedah peran dan tantangan sivitas akademika dalam mendukung kebijakan pengelolaan keuangan negara yang berintegritas.
Menurutnya, pengelolaan keuangan negara merupakan aspek yang krusial dalam keberhasilan pemerintahan.
Sebagai instrument Utama maka keuangan negara mencakup segala aktivitas berkaitan perencanaan,pengumpulan, pengelolaan sampai penggunaan sumber daya finansial.
“Peran sivits akademika dalam penelitian dan kajian ilmiah terkait pengelolaan keuangan negara.Hasil penelitian dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan menentukan pengelolaan negara yang baik,” kata Prof Syamsu Nujum.
“Sivitas juga punya kapabilitas dalam memberikan pengawasan, koreksi dan saran dalam pengelolaan keuangan negara. Sivitas juga bisa melakukan edukasi ke masyarakat dalam seminar, FGD atau pengabdian,” lanjutnya.
Sejumlah tantangan masih harus dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran,kesenjangan kualitas perguruan tinggi, pengembangan sumber daya manusia.
“Ada kesejangan kualitas antara perguruan tinggi di kota dan daerah-daerah.Dapat dilihat dari akses dana, pengelolaan keuangan sampai SDM,” jelasnya.
Ada juga keterbatasan akses terhadap data dan informasi. Sampai tantangan terkait pengaruh politik dan kepentingan. Tantangan ini yang harus dipecahkan bersama dari perguruan tinggi hingga Lembaga negara.(wis)
