Secara sosial, UAE juga tidak menarik, dimana setiap negara bagian masing-masing dipimpin oleh suku-suku dengan kelompok keluarga Arab. Dimana Dubai, UAE dipimpin oleh keluarga Al Maktoum dari suku Al Bu Falasah dan Abu Dhabi dipimpin oleh keluarga Al Nahyan yang berasal daru suku Bani Yas. Demikian juga negara bagian lainnya.
Pembangunan ekonomi UAE tidak mengenal sistem demokrasi dengan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada yang demokratis seperti di Indonesia. Namun, Dubai, UAE secara khusus mampu menjadi rumah bagi ribuan perusahaan terbesar dunia dan juga talented worker yang bekerja di Dubai, UAE.
Salah satu yang membuat Dubai, UAE menjadi “business capital” secara internasional karena didukung oleh Free Trade Zones (FTZs). Dimana Dubai, UAE sendiri memiliki 21 FTZs yang dibentuk secara tematik, mulai dari FTZs untuk industri telekomunikasi, manufaktur, jasa keuangan, hingga pariwisata.
Pengelola FTZs memiliki kebebasan dalam memberikan insentif termasuk menerbitkan izin bagi Foreign Direct Investment (FDI) yang beroperasi dalam FTZs. Dimana, perizinan diterbitkan oleh masing-masing pengelola FTZs dengan persyaratan yang sangat mudah dan dalam waktu yang sangat singkat. Tanpa pungutan yang membebani pelaku usaha.
FTZs di Dubai, UAE bersifat tematik, seperti Jabel Ali Free Zone (JAFZ) untuk zona pelabuhan bebas, Dubai Airport Free Zone (DAFZ) untuk transportrasi udara baik kargo maupun penumpang, dan Dubai World Trade Centre (DWTC) untuk kawasan perdagangan.
