Oleh: Nasrullah
Sekretaris Umum ASDIP PTKI/Dosen UIN Alauddin Makassar
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia dilaksanakan, baik pemilihan pasangan Bupati, Wali Kota dan Gubernur, Rabu, 27 November 2024.
Sudah banyak calon yang telah mengumbar janji politik dan menjual program kerja yang akan mereka jalankan jika terpilih. Para calon kepala daerah tentu memiliki program prioritas yang menjadi unggulan dalam kampanye mereka. Program-program tersebut biasanya mencakup berbagai sektor penting, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga pengembangan ekonomi daerah. Tetapi, sering kali perhatian terhadap aspek literasi dan perpustakaan kurang mendapatkan tempat dalam agenda prioritas mereka. Padahal, keberadaan perpustakaan sebagai pusat literasi, pendidikan, dan informasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan sumber daya manusia.
Sejak dulu, perpustakaan telah menjadi simbol pencapaian peradaban suatu bangsa sekaligus tempat di mana karya-karya intelektual dan budaya masyarakat disimpan. Sebagai tempat yang memiliki peran penting dalam menyimpan, melestarikan, dan menyebarluaskan informasi, perpustakaan telah berkembang secara dinamis mengikuti perubahan zaman. Perkembangan perpustakaan ini tidak terjadi secara terpisah dari kondisi sosial, budaya, dan teknologi yang ada di masyarakat. Sebaliknya, perpustakaan selalu mencerminkan situasi dan kebutuhan masyarakat tempat ia berada. Mulai dari era peradaban kuno hingga zaman modern, tujuan utama keberadaan perpustakaan selalu selaras dengan tujuan masyarakat, yaitu menyediakan akses informasi, mendukung pendidikan, dan mendorong kemajuan pengetahuan.
Salah satu contoh nyata bagaimana literasi dapat memajukan sebuah bangsa adalah kasus Jepang pasca tragedi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Setelah kehancuran besar yang melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur negara, pemerintah Jepang menyadari bahwa kebangkitan bangsa harus dimulai dari penguatan sumber daya manusia. Sebagai bagian dari upaya rekonstruksi, pemerintah Jepang mengutamakan pendidikan dan literasi. Mereka mendatangkan buku-buku dari berbagai negara untuk mengedukasi masyarakat, baik dalam bidang sains, teknologi, maupun keterampilan praktis.
Perpustakaan-perpustakaan didirikan kembali, dan masyarakat didorong untuk membaca, belajar, serta mengembangkan kemampuan mereka. Strategi ini berhasil menciptakan generasi yang terdidik dan mampu berinovasi. Dalam waktu relatif singkat, Jepang bangkit menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia, didukung oleh kemajuan teknologi dan industri. Semua ini menunjukkan bahwa investasi pada literasi dan pendidikan memainkan peran kunci dalam membangun kembali sebuah bangsa dan menjadikannya kompetitif di kancah global. Kisah Jepang menjadi bukti bahwa literasi bukan hanya alat untuk memberdayakan individu, tetapi juga motor penggerak bagi kemajuan bangsa secara keseluruhan. Negara yang peduli terhadap literasi akan melahirkan masyarakat yang kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan di berbagai bidang.
Sebagai orang yang bergelut dalam bidang ilmu perpustakaan, saya merasa perlu menginformasikan masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang memiliki visi terhadap pengembangan literasi dan perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya sekadar tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat pendidikan, informasi, dan pengembangan masyarakat. Sayangnya, keberadaan perpustakaan seringkali diabaikan dalam program-program kerja yang dicanangkan para calon kepala daerah.
Pemimpin yang peduli pada perpustakaan akan memahami bahwa perpustakaan adalah jantung pendidikan di masyarakat. Mereka akan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk membangun perpustakaan yang representatif, menyediakan koleksi berkualitas, serta mendukung program literasi dan digitalisasi. Lebih dari itu, mereka akan mendorong keberadaan perpustakaan keliling untuk menjangkau daerah terpencil dan menciptakan program-program inklusif agar perpustakaan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal. Pemimpin yang peduli perpustakaan juga akan menjadikan literasi sebagai prioritas pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama antara perpustakaan, sekolah, komunitas literasi, dan dunia usaha untuk menciptakan masyarakat yang melek informasi, kritis, dan produktif.
Sebagai pemilih, mari kita kritis dalam menyaring janji-janji politik para calon. Tanyakan, apakah mereka memiliki program nyata yang mendukung pengembangan perpustakaan dan literasi? Apakah mereka melihat perpustakaan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah? Jangan hanya terpukau pada janji-janji megah, tetapi pilihlah pemimpin yang benar-benar peduli terhadap akses ilmu pengetahuan dan keberlanjutan pendidikan masyarakat. Pemimpin yang peduli pada perpustakaan adalah pemimpin yang peduli pada masa depan generasi bangsa. Mari jadikan PILKADA ini momentum untuk memilih pemimpin yang tidak hanya mementingkan infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur intelektual bagi masyarakat. Selamat memilih pemimpin yang peduli dengan perpustakaan dan literasi, ingat jangan GOLPUT. (*)
