JAKARTA, FAJAR–Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid merasa ragu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersikap netral pada Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya, banyak anggota Polri yang juga resah dengan ketidaknetaralan pada pesta demokrasi. Dia percaya banyak anggota polisi yang ingin bersikap netral, tetapi tidak percaya Kapolri bersikap netral.
“Dan, ini tecermin di dinamika kepolisian tingkat daerah,” kata Usman Hamid dalam diskusi diskusi Imparsial bertajuk ‘Dinamika Politik dan Keamanan Jelang Pilkada: Bayang-Bayang Jokowi di Rezim Prabowo’ di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).
Menurut Usman, banyak anggota kepolisian yang resah harus menenangkan kandidat tertentu pada Lilkada Serentak 2024 akibat ditekan atasan. “Saya dapat banyak informasi ada sejumlah anggota kepolisian resah, karena seolah mendapat arahan memenangkan kandidat tertentu. Sebagian lagi terang-terangan kalau ini perintah,” ungkap Usman.
Usman menyebut semua pihak harus mengingatkan bahwa kepolisian merupakan institusi negara yang menjalankan kebijakan di sektor keamanan, melalui pengayoman, perlindungan, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum.
Dia menekankan, tidak boleh kepolisian ada di antara pemerintah dan masyarakat, tetapi berpihak ke penguasa. Termasuk, Korps Bhayangkara tidak boleh mengambil sikap partisan dalam kontestasi politik.
Usman menyebut sinyal polisi yang partisan tidak berkurang pada pilkada setelah sebelumnya dilakukan pas Pilpres 2024 RI. “Kita minta seluruh jajaran kepolisian untuk netral, kalau kapolri tidak mau netral, kita dorong pergantiannya, pencopotannya,” ungkap Usman.
