FAJAR, MALILI-Masa tenang justru gaduh. Sweeping kendaraan pribadi yang dilakukan masyarakat penyebabnya. APH diminta bertindak.
Pakar Hukum dan Kriminologi Universitas Negeri Makassar, Prof Heri Tahir, mengatakan, dugaan indikasi adanya pelanggaran memang perlu disikapi. Tetapi bukan masyarakat. Harusnya, disampaikan atau dilaporkan ke pihak yang punya kewenangan.
“Kalau ada indikasi pelanggaran, mestinya harus disampaikan ke Panwaslu. Ada lembaga yang berwenang melakukan itu yaitu Bawaslu. (Sweeping hingga menggeledah, red), ini sudah main hakim sendiri,” kata Prof Heri Tahir melalui telepon WhatsApp, Senin, 25 November 2024.
Kejadian ini menurutnya, tidak dapat dibiarkan. Aparat Penegak Hukum (APH) harusnya bertindak. Jangan dibiarkan. “Kalau kita tarik sistem hukum. Yang sweeping dan menggeledah ini harusnya diperiksa. Karena melakukan tindakan tanpa kewenangan,” ungkapnya.
Setiap orang yang bertindak secara sendiri bebernya, tentu dapat memicu keributan. Sangat berbahaya. “Kalaupun misalnya tertangkap tangan, pihak berwenang yang harus proses. Karena ini sangat menggangu privasi orang,” bebernya.
Menurutnya, masyarakat yang melakukan sweeping hingga menggeledah kendaraan terkesan punya kuasa. Ini salah. Sangat keliru. Menurutnya, setiap Paslon punya hak dan kewenangan yang sama.
“Kalau ini terus dibiarkan terjadi. Ini menjadi preseden buruk,” tegas Guru Besar Universitas Negeri Makassar ini.
Aktivitas sweeping hingga menggeledah kendaraan secara sepihak ini bisa saja menjadi instrik. Dalam kontestasi politik, ada upaya yang dilakukan seolah-olah menghalangi orang melakukan kecurangan agar memuluskan langkahnya.
“Ini bisa saja terjadi. Menghalangi orang melakukan kecurangan. Padahal dia yang melakukan. Sehingga, disinilah pentingnya Bawaslu. Mereka harus bertindak,” imbuhnya.
Prof Heri Tahir bilang, masyarakat saat ini seharusnya lebih dewasa. Sayangnya, dalam dua kontestasi demokrasi yang terjadi belum mampu mewujudkan hal itu. Justru kemerosotan yang terjadi. (ans)
