FAJAR, MAKASSAR-Visi dan misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi serta Moh. Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad, dinilai kurang memberikan perhatian yang tajam terhadap isu disabilitas. Padahal, pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan seharusnya juga mempertimbangkan kebutuhan kelompok marjinal, termasuk penyandang disabilitas.
Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 46.494 penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah ini tersebar di 24 kabupaten/kota.
Ketua Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan, Syarif Ramadhan, menyampaikan bahwa dalam debat Pilgub Sulsel, isu disabilitas tidak mendapat perhatian memadai. Bahkan, komunitas disabilitas tidak dilibatkan secara langsung dalam proses tersebut. “Kami tidak menerima undangan resmi untuk menghadiri debat. Beberapa rekan yang saya hubungi juga mengonfirmasi hal yang sama,” ujar Syarif.
Dia menambahkan, meskipun ada beberapa kandidat yang menyebutkan program terkait disabilitas, porsi pembahasannya sangat minim. “Mungkin hanya untuk menarik simpati, tanpa ada perhatian yang mendalam,” ungkapnya.
Syarif menyoroti pentingnya integrasi isu disabilitas ke berbagai sektor, termasuk pertanian. “Mayoritas penyandang disabilitas berat tinggal di perdesaan, tetapi kebutuhan mereka sering terabaikan,” jelasnya.
Dia mencontohkan saat melakukan riset terkait perubahan iklim yang menunjukkan seorang petani tuli yang tidak terdaftar dalam kelompok tani. “Ketika dia membutuhkan pupuk, bukan dia yang bisa mengaksesnya, melainkan orang lain yang mewakili. Ini menunjukkan kurangnya dukungan sistem,” katanya.
Namun, ia mengapresiasi upaya di Kabupaten Bulukumba yang sudah menginventarisasi kelompok tani disabilitas. “Sayangnya, mereka tetap menghadapi hambatan dalam mengakses pupuk, bibit, informasi, dan teknologi pertanian yang dapat mempermudah pekerjaan mereka,” tambahnya.
Pendidikan dan Infrastruktur
Syarif juga menekankan pentingnya akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. “Mereka seharusnya dapat belajar di sekolah umum, bukan hanya di sekolah luar biasa. Pendidikan inklusif membuka peluang yang lebih besar bagi mereka,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, ia menyoroti pentingnya desain yang ramah disabilitas. “Bangunan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas akan secara otomatis bermanfaat bagi semua orang. Standar ini seharusnya menjadi acuan utama,” tegasnya.
Bukan hanya itu, Syarif berharap Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dapat segera diimplementasikan. “Meski sudah ada Perda sejak 2016, hingga kini pelaksanaannya belum terlihat nyata,” ujarnya.
Minimnya Edukasi dan Akses terhadap Visi Misi
Aktivis disabilitas lainnya, Hamzah M. Yamin, mengkritik kurangnya akses penyandang disabilitas terhadap informasi visi misi para kandidat. “Kami seperti memilih kucing dalam karung. Tidak ada informasi yang sampai ke teman-teman kami di daerah,” ujarnya.
Hamzah juga meminta KPU untuk menyediakan templat khusus bagi penyandang disabilitas netra agar dapat menjaga kerahasiaan pilihan mereka. “Jika KPU mau, templat semacam itu bisa dibuat,” pungkasnya. Dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar di Sulawesi Selatan, perhatian yang lebih serius dari para kandidat dan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan inklusivitas dalam setiap aspek.
Janji TPS Inklusif
KPU Sulsel berkomitmen mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang inklusif. Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun dipastikan mudah diakses pemilih disabilitas.
Anggota KPU Sulsel, Romy Harminto menyatakan, terkait dengan TPS inklusif pihaknya berkomitmen untuk mewujudkannya. Pihaknya pun berupaya mempersiapkan fasilitas pemungutan suara yang mudah diakses.
Meskipun KPU belum memiliki data lengkap mengenai TPS inklusif di Sulsel, tetapi persiapan di tingkat daerah sudah mulai dilakukan. “Semangat kita tetap berusaha memfasilitasi semua teman-teman yang notabene inklusif itu,” ucapnya.
Pihaknya pun berencana menurunkan data terkait pemilih disabilitas di setiap TPS di daerah, termasuk jenis fasilitas yang diperlukan bagi mereka. Hal ini menjadi rujukan untuk memastikan penciptaan TPS yang inklusif. “Fasilitas ini disiapkan khusus di TPS yang terdaftar memiliki pemilih dari kalangan disabilitas, agar mereka dapat melakukan hak pilih dengan nyaman,” tuturnya.
KPU juga akan terus mengembangkan fasilitas pendukung yang dapat membantu pemilih disabilitas di TPS. Hal ini sejalan dengan komitmen KPU untuk mengakomodasi seluruh pemilih. “Termasuk pemilih inklusif, dalam pemilu yang akan datang,” paparnya.
Sosialisasi kepada para penyandang disabilitas juga dilakukan. Ini dengan harapan pemilu kali ini akan menjadi pemilu inklusif sehingga hak suara penyandang disabilitas benar-benar terakomodasi.
“Pada Pemilu 2024 tentunya kami akan menjamin hak disabilitas dalam memilih dan juga dipilih. Pada hari pemungutan suara nantinya bagi disabilitas akan dijamin haknya bahkan pelayanan bagi para disablitas diprioritaskan,” terangnya.
Hanya Pamer Keberhasilan
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, serta pasangan Moh. Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad, saling beradu argumen dalam debat yang digelar pada Senin, 28 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB. Debat bertema “Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik yang Aksesibel dan Responsif” ini, sayangnya, tidak banyak mengangkat isu spesifik terkait penyandang disabilitas, termasuk di sektor pertanian.
Cagub Andi Sudirman Sulaiman memamerkan sejumlah pencapaiannya di sektor pertanian selama menjabat sebagai Gubernur Sulsel. “Pada tahun 2022 hingga 2023, kami bersama para petani dan pemerintah kabupaten/kota berhasil memecahkan rekor produksi beras nasional tertinggi. Dalam waktu tiga bulan, kami menerima penghargaan Adhikarya dan Wirakarya dari Presiden atas surplus beras tertinggi, yang mencapai lebih dari 2 juta ton di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Menurut Andi Sudirman, keberhasilan itu tidak diraih tanpa upaya nyata. Pemerintah provinsi mengintervensi sektor pertanian dengan membangun dan memproduksi benih mandiri yang disebut Mandiri Andalan. Benih ini diberikan kepada para petani dan mencakup lebih dari 100.000 hektare lahan sawah.
“Berdasarkan data BPS, hasil panen meningkat hingga 20% berkat penggunaan benih ini. Ini adalah bukti bahwa kami bekerja untuk petani, bukan sekadar menyampaikan narasi tanpa realisasi,” ungkap mantan Gubernur Sulsel ini.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang realistis. “Kami tidak sekadar memberikan janji yang optimistis namun sulit diwujudkan. Dengan luas sawah lebih dari 1 juta hektare, kami telah membangun puluhan ribu jaringan irigasi dari hulu ke hilir. Bahkan pada 2022, saat terjadi surplus besar, kami menginisiasi mobilisasi beras lintas kabupaten hingga ke provinsi lain. Namun, tentu saja hukum ekonomi tetap berlaku: supply dan demand harus dikendalikan dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Moh. Ramdhan Pomanto menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia mengaku telah berkeliling seluruh Sulawesi Selatan dan menemukan keluhan dari para petani. “Tadi disebutkan ada kenaikan hasil panen, tetapi fakta statistik menunjukkan hal yang berbeda. Data menunjukkan luas panen padi tahun 2023 hanya mencapai 0,97 juta hektare, turun 70.290 hektare atau 6,77% dibandingkan tahun 2022. Produksi gabah kering giling juga mengalami penurunan sebesar 483.780 ton,” ungkapnya.
Di lapangan, lanjut Danny sapaannya mengatakan, para petani menghadapi banyak kesulitan. “Kami mendengar jeritan mereka dan berkomitmen untuk menyampaikan solusi nyata. Meskipun kami berasal dari kota, setelah berkeliling Sulawesi Selatan, kami memahami kebutuhan petani. Insyaallah, para petani dan nelayan, tunggu kami. Kami siap menyelesaikan masalah ini,” papar Wali Kota Makassar dua periode ini. (*/ham)
