BONE, FAJAR – Defisit fiskal Pemkab Bone makin parah. Hak-hak pegawai tersandera.
Bahkan sisa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2024 dipastikan tak terbayar alias hangus. Defisit adalah kondisi bangkrut pemda lantaran terlilit utang sehingga sejumlah kewajiban tak terbayar.
Kondisi defisit ini menyulitkan pemkab menyelesaikan sisa tunggakan TPP. Sebagaimana diketahui TPP di Bone sampai saat ini baru dibayarkan sampai dengan Juli. Ini berarti, masih ada empat bulan sampai dengan November yang belum dibayarkan.
“Saya masuk Agustus (sebagai Pj Bupati Bone), saya bayarkan sebulan (TPP April), September sebulan (TPP Mei), Oktober (TPP Juni), November (TPP Juli) kemarin sudah,” ujar Pj Bupati Bone Andi Winarno, kemarin.
Pemkab masih akan membayarkan satu bulan lagi, yaitu TPP Agustus pada Desember mendatang. Sementara sisanya: September, Oktober, November, dan Desember tidak akan dihitung sebagai utang pada 2025. Kemungkinan besar tidak akan dibayarkan.
“Jadi TPP kemungkinan besar saya mungkin tidak akan jadikan utang. Jadi TPP ini berapa pun yang dibayar sampai di situ saja,” tegas Winarno.
Pihaknya tak ingin membebani APBD 2025 dengan menjadikan TPP ini sebagai utang. Apalagi, sifat dari TPP ini sesuai dengan regulasi tetap bergantung pada kondisi keuangan. Saat ini, kondisi fiskal dinilai tidak stabil.
“Supaya tahun depan tidak membebani. Itu pun kalau dari saya. Nanti kita bicarakan di DPRD,” tandasnya.
Keluhan ASN
Sementara itu Sekretaris Camat Mare, Zainal mengeluhkan belum dibayarkannya TPP untuk Agustus ini. Dia mempertanyakan penyebab APBD Bone yang mengalami defisit sehingga harus mengorbankan hak para ASN.
