FAJAR, MAKASSAR – Sejumlah kelompok organisasi kepemudaan dan ormas melakukan konfrensi pers dan mengeluarkan petisi selamatkan demokrasi dengan meminta perpanjangan cuti Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Selasa, 19 November.
Juru bicara dari petisi selamatkan demokrasi, Syamsul Bahri mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan kepada pemerintah dan masyarakat, demokrasi harus di selamatkan di Sulawesi Selatan, terkhusus Kota Makassar.
Dia menjelaskan tentang situasi demokrasi dalam tahapan pilkada di Sulsel yang diikuti sejumlah kepala daerah berstatus calon gubernur maupun bupati dan wali kota yang saat ini cuti kampanye.
“Yang pertama, sampai 27 November kita masih dalam suasana Pilkada. Maka sudah seharusnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, mengkaji ulang untuk memperpanjang masa cuti kepala daerah yang ikut kontestasi di pilkada,” kata dia
Dia mengurai alasan mengapa kepala daerah harus diperpanjang masa cutinya sampai tahapan pilkada selesai. “Karena dikhawatirkan, para kepala daerah yang berstatus sebagai kandidat itu melakukan kegiatan atau menggunakan kewenangan yang bersifat menguntungkan dirinya secara pribadi,” urainya
Dia menyebut, sebagai contoh Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang berstatus sebagai Calon Gubernur Sulsel. Namun masa cutinya akan berakhir sebelum hari pencoblosan.
“Bahwa Wali Kota Makassar di beberapa kali kesempatan kampanye menyampaikan narasi yang bersifat tekanan, diduga muaranya ingin menggunakan kewenangannya apabila telah selesai melaksanakan cuti,” ungkapnya
Dia mengungkap banyaknya laporan warga Makassar terkait para oknum aparat pemerintah yang secara terang-terangan melakukan kegiatan politik dan menguntungkan salah satu calon gubernur dan calon walikota Makassar
“Ada kejadian oknum aparat Pemkot Makassar, baik OPD, camat, lurah, mengerahkan warga untuk memilih kandidat tertentu. Kita juga mendengar ada pengerahan RT/RW, kami duga oknum-oknum ini bekerja atas tekanan, kami menduga mereka bergerak secara sistematis atas perintah pimpinannya,” kata dia
Atas semua kejadian itu, dia bersama dengan kelompok organisasi pemuda dan ormas akan mengusulkan kepada Pj Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel untuk ditindaklanjuti kepada Kementerian terkait.
“Petisi selamatkan demokrasi ini akan terus berlanjut, tentu kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pj Gubernur Sulsel untuk diteruskan kepada Kemendagri agar mempertimbangkan usulan ini sebagai bentuk penyelamatan demokrasi di Sulsel, terkhusus Makassar,” kuncinya. (wid)
