Pemerintahan Andalan Hati akan memprioritaskan fasilitasi kabupaten/kota dalam mengakses pendanaan, teknologi, dan bantuan teknis dari pemerintah pusat maupun mitra internasional. Andalan Hati juga berkomitmen untuk menyelesaikan konflik antarwilayah yang mungkin muncul, seperti sengketa batas atau alokasi sumber daya.
Dana provinsi akan dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan di tingkat kabupaten/kota melalui mekanisme hibah atau bantuan keuangan. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi fokus utama untuk memperkuat anggaran pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dalam pengelolaan pembangunan desa, Andalan Hati menekankan kolaborasi erat dengan pemerintah desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Bantuan keuangan desa akan dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan berbasis potensi lokal.
“Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa akan menjadi kunci pembangunan Sulawesi Selatan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Andi Januar.
Untuk memastikan kebijakan yang inklusif, Andalan Hati berkomitmen membuka ruang partisipasi publik. Masyarakat akan dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Teknologi informasi dan media sosial akan dimanfaatkan sebagai platform untuk mendukung keterlibatan dan pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami percaya transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama pemerintahan yang baik. Ruang partisipasi publik akan menjadi mekanisme penting untuk mewujudkan hal tersebut,” jelas Andi Januar.
