Analis ekonomi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Bahrul Ulum, juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah. Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah sering kali tidak diiringi dengan pengawasan yang efektif, sehingga tidak ada efek jera bagi pelanggar.
“Kebijakan saja tidak cukup. Proses pengawasannya juga penting. Jangan sampai MinyaKita ini diperlakukan seperti pure private goods oleh oknum-oknum di pasar,” ungkapnya.
Bahrul Ulum menambahkan bahwa lemahnya pengawasan dan penindakan tegas membuat kebijakan pemerintah kurang efektif. Ia berharap pemerintah dapat memperbaiki mekanisme pengawasan untuk memastikan MinyaKita tersedia sesuai dengan HET.
“Dengan berbagai langkah yang sedang diambil, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng ini. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan dan pengawasan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” bebernya. (edo)
