Untuk DPK tertinggi masih dipegang Makassar dengan nilai Rp82,07 triliun (share 62,54 persen). Kemudian disusul oleh Palopo dengan angka Rp5,68 triliun (share 4,33 persen). Posisi ketiga Parepare dengan angka Rp5,18 triliun (share 3,95 persen).
Penyaluran kredit tertinggi di Sulsel juga dipegang Makassar dengan angka Rp84,87 triliun (share 53 persen). Kedua oleh Palopo dengan angka kredit Rp10,75 triliun (share 6,71 persen), dan selanjutnya Parepare sebesar Rp8,41 triliun (share 5,25 persen).
“Untuk NPL (pinjaman perbankan yang tidak terbayar), tertinggi adalah Kabupaten Takalar dengan angka 9,21 persen. Kedua Barru dengan angka 3,45 persen, ketiga Makassar 3,42 persen, keempat Parepare 3,06 persen, dan kelima adalah Luwu Timur dengan angka 2,98 persen,” kata Darwisman saat menggelar Jurnalis Update di Cafe Negeri Sembilan CPI, Jumat, 15 November 2024.
Lebih lanjut, Darwisman menuturkan tingkat risiko kredit perbankan di Sulsel masih tetap terjaga di posisi 2,91 persen dan berada di bawah ambang batas (threshold) sebesar 5 persen. Berdasarkan kegiatan, Non-Performing Loan (NPL) bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masing-masing sebesar 2,90 persen dan 3,03 persen. Adapun indikator fungsi intermediasi (LDR) mencapai 124,35 persen.
Penyaluran KUR di Sulsel hingga 24 Oktober 2024 telah tersalurkan sebesar Rp14,26 triliun kepada 260.985 debitur. Penyaluran KUR terbesar pada sektor pertanian sebesar Rp6,41 triliun dengan share 44,96 persen dan sektor perdagangan sebesar Rp4,89 triliun dengan share 34,33 persen. Penyaluran KUR didominasi oleh segmentasi mikro dengan penyaluran mencapai Rp11,53 triliun dengan share 80,90 persen.
