Di sisi lain, politik biaya, atau cost politics, mengacu pada semua biaya yang terlibat dalam proses politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Ini mencakup biaya kampanye, iklan politik, dan segala kegiatan lain yang memerlukan pengeluaran dana. Politik biaya juga mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan upaya memperoleh dukungan dari pemilih, seperti pemasangan spanduk, iklan di media massa, dan kegiatan sosialisasi lainnya.
Perbedaan mendasar antara politik uang dan politik biaya terletak pada sifat pengaruhnya. Politik uang lebih menekankan pada pemberian imbalan materi kepada pemilih untuk memperoleh dukungan, sedangkan politik biaya lebih fokus pada pengeluaran dana untuk mendukung kampanye politik dan upaya memperoleh dukungan dari pemilih. Meskipun keduanya terkait dengan aspek keuangan dalam proses politik, politik uang lebih berisiko merusak integritas demokrasi karena dapat mempengaruhi proses pemilihan secara tidak adil dan merusak integritas sistem politik.
Kita tentu sepakat bahwa kontestasi politik bukanlah hal yang murah. Semakin hari, biaya yang dibutuhkan semakin tinggi. Mulai dari kebutuhan alat peraga kampanye, operasional tim, hingga “belanja” partai pendukung. Karena mahalnya biaya politik, para kandidat tentu memerlukan sumber yang cukup besar untuk membiayai semua itu. Misalnya, sumber anggaran bisa berasal dari pengusaha-pengusaha, bahkan dengan prinsip “semua halal” demi memenuhi kebutuhan politik.
Bagi saya, itu bukan masalah. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bargaining politics yang terbangun dari proses biaya politik tersebut didapatkan. Jangan sampai kepentingan sumber-sumber anggaran tersebut menjadi agenda prioritas ketika kandidat telah terpilih, sehingga mengesampingkan kepentingan bersama di masyarakat.
