Dalam raker ini Komisi VIII juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah. “Sinergi ini diperlukan agar program pemberdayaan masyarakat berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” tutur Wachid.
Selain itu, ia mendorong Kementerian Sosial untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Rapat yang berlangsung di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ini turut menyoroti tanggung jawab besar yang diemban Kementerian Sosial. Abdul Wachid menutup dengan harapan besar,
“Kita harus terus mengawal ini demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, rekomendasi dan desakan yang disampaikan bukan hanya sebatas angka atau program, tetapi mencerminkan harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. (amr)
