FAJAR, MAKASSAR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar melaksanakan rapat kerja bersama mitra komisi-komisi. Rapat dilaksanakan di masing-masing Ruang Komisi, Senin, 11 November.
Rapat ini dilaksanakan untuk mengevaluasi rencana APBD Pokok 2025 di masing-masing mitra kerja komisi. Hasilnya, rata-rata OPD hingga Perumda meminta tambahan anggaran.
Di Komisi C misalnya, dari 8 mitra kerjanya, ada sekira empat OPD yang meminta anggarannya ditambahkan. Lantaran anggarannya turun dibandingkan tahun ini dan ada beberapa program yang perlu biaya tambahan.
“Ada tiga, empat yang minta tambahan anggaran. Kami akan konsultasikan sama Tim TPAD. Apakah diterima atau tidak, tapi kami akan mengawal dari usulan mereka karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat,” beber Wakil Ketua Komisi C, Fasruddin Rusly kepada FAJAR di Kantor DPRD Makassar.
Dia contohkan Dinas Perumahan dan Permukiman yang meminta tambahan anggaran untuk renovasi beberapa rusunawa di Makassar. Lantaran beberapa tahun ini tidak dianggarkan, sementara kondisinya sudan mengalami kerusakan yang sangat fatal. “Empat yang ada di Lette dan Panambungan, ini bocor-bocor semua. Hampir semua lantai mengalami kebocoran. Banyak juga fasilitas yang sudah tidak memadai, ini perlu dimadai semua,” ungkapnya.
Anggota Komisi A, Andi Hadi Ibrahim Baso juga mengungkapkan, rata-rata OPD meminta agar anggarannya ditambah. Menurutnya itu wajar saja karena itu disesuaikan dengan program-program yang akan dijalankan. Sehingga hasil konsultasi ini akan di bawah ke Badan Anggaran (Banggar) untuk dibahas bersama TPAD. “Di situ akan dicerna baik-baik. Dilihat tentang program-program yang diminta ada penambahan anggaran. Kalau sesuai kenapa tidak ditambahkan,” katanya.
Dia juga mengungkapkan, ada beberapa mitra yang menjadi perhatian, seperti Kesbangpol dan Kearsipan. Komisi A pun akan menginisiasi terbentuknya Perda Kearsipan. “Menurut kami ini sangat penting agar arsip-arsip pemerintah itu dapat terarsip dengan baik. Sehingga perlu ada Perda yang mengatur,” ungkapnya.
Anggota Komisi B, Hartono juga mengungkapkan, rata-rata mitra kerjanya juga meminta anggaran tambahan. Sebab semua juga mengaku mengalami penurunan anggaran.
Komisi B pun kata dia menegaskan bahwa tak ada persoalan dengan penambahan, sepanjang bisa dijelaskan targetnya di 2025. Kemudian di breakdown dengan program-program kerja yang mereka dorong untuk dibicarakan di Banggar. “Sehingga kami sampaikan bahwa silahkan berapa kebutuhan dan apa programnya, serta bagaimana target 2025, maka insyaallah kami akan perjuangkan,” ungkapnya.
Di Komisi D pun demikian, rata-rata OPD juga meminta tambahan anggaran. Seperti BPBD Makassar yang mengharapkan adanya pengadaan mobil tangki sendiri. “Karena kami ini satu-satunya BPBD yang tidak ada mobil tangkinya,” ungkap Kepala BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin.
Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham pun mengatakan bahwa semua masukan mitranya ini akan disampaikan di Rapat Banggar nantinya. “Termasuk permintaan-permintaan BPBD karena itu sangat penting,” ucap Ari, sapaannya. (mum/ham)
