FAJAR, BONE- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 24 temuan kasus pelanggaran netralitas dan 22 aduan dari masyarakat selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bone. Ketua Bawaslu Bone, Alwi, menyampaikan hal ini dalam kegiatan Pemetaan Kerawanan Isu-Isu Strategis Kepada Masyarakat di Hotel Novena, Jl Jend. Ahmad Yani, Kamis, 7 November 2024.
Menurut Alwi, pihaknya telah melaporkan sembilan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pelanggaran netralitas ini. “Ada enam oknum lagi yang akan segera kami laporkan ke BKN,” tegas Alwi.
Selain membawa kasus netralitas ke BKN, Bawaslu Bone juga telah mengajukan tiga kasus ke tindak pidana Pilkada, dengan rincian dua kasus telah diproses ke pidana, dan satu kasus lainnya masih dalam tahap penyidikan.
Alwi juga melaporkan adanya empat kasus pelanggaran netralitas yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa. “Satu kasus sudah disampaikan kepada Penjabat (Pj) Bupati Bone untuk ditindaklanjuti, sementara tiga kasus lainnya akan segera menyusul,” jelasnya.
Selain temuan tersebut, Bawaslu Bone juga menerima banyak aduan dari masyarakat. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 22 aduan yang telah diterima. Namun, Alwi mengungkapkan bahwa penanganan beberapa aduan ini cukup sulit, karena banyak saksi yang enggan berbicara.
Mantan Komisioner Bawaslu Sulsel 2008, Jumriah menyatakan, Kabupaten Bone rawan pelanggaran netralitas dan praktik politik uang. Menurutnya, kesadaran masyarakat Bone terhadap bahaya politik uang masih rendah.
Jumriah menjelaskan bahwa praktik politik uang umumnya terjadi antara pemilik modal (cukong) dengan pasangan calon, pasangan calon dengan partai politik, pasangan calon dengan tim sukses, bahkan antara pasangan calon dan oknum penegak hukum. “Pelanggaran pemilu ini hanya bisa diselesaikan dengan partisipasi masyarakat. Demokrasi seharusnya membawa kebersamaan dan kegembiraan. Jika dari awal hingga akhir hanya ada konflik, maka di ujungnya tidak ada kebahagiaan,” ungkap Jumriah. (an)
