“Itu dasar hukum kami bersikap karena rekomendasi Bawaslu ini muncul setelah adanya penetapan pasangan calon. Maka dari itu, sesuai Pasal 133 PKPU nomor 8 tahun 2024, jika itu terjadi, kami meneruskan ke instansi yang berwenang hingga ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,” pungkasnya. (bso/*)
News Feed
Kebudayaan Terabaikan dalam Pilkada
MAKASSAR, FAJAR–Kebudayaan mendapat ruang sempit dalam Pilkada 2024. Bahkan politik memiliki asosiasi negatif di kalangan warga Sulsel pada
Doktor Haeruddin: Politik Sementara, Persaudaraan Selamanya
FAJAR, MAROS — Dr Haeruddin, akademisi dari Maros, menyampaikan pandangan tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan politik.
Tim Hukum Aurama’ Soroti Praktik Politik Culas di Satuan Pendidikan Gowa
FAJAR, GOWA – Tim Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Amir Uskara-Irmawati (Aurama’) kembali menyampaikan keprihatinan
Wali Amanah Serukan Calon Gubernur Sulbar Pertahankan Identitas dan Nilai Perjuangan
FAJAR, MAMUJU -Calon gubernur Sulawesi Barat diharap tetap berkomitmen untuk menjaga dan merawat nilai-nilai perjuangan yang melatarbelakangi pembentukan
Sanksi Pidana Menanti, Bawaslu Gowa Minta Masyarakat Tidak Memotret di Bilik Suara
FAJAR, GOWA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa mengingatkan masyarakat untuk tidak memotret di bilik suara saat
- Sebelumnya
- 1
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- 420
- Berikutnya