FAJAR, MAKASSAR– Kesiapan aparat penegak hukum menjadi sangat krusial untuk memastikan proses pemilihan kepala daerah berjalan lancar dan aman.
Makanya, untuk memastikan kesiapan aparat penegak hukum menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Selatan.
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kesiapan Polda, Kejaksaan, dan Bawaslu dalam menangani potensi kerawanan yang mungkin muncul selama proses pemilu.
“Kalau kita lihat kerawanan dalam Pilkada 2024 diperkirakan meningkat, dengan faktor-faktor seperti persaingan ketat antarcalon, isu politik identitas, dan potensi konflik horizontal. Kami Komisi III di awal-awal sidang saat ini sepakat untuk meninjau semua wilayah tetapi kita ambil sampling untuk Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan, saya ada di Sulawesi Selatan”, ujar Aboe Bakar dikutip dari dpr.go.id.
Politisi Fraksi Partai PKS tersebut juga menyoroti bahwa Sulawesi Selatan menempati posisi kelima secara nasional dalam peta kerawanan. “Beberapa daerah di Sulawesi Selatan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, sehingga pengawasan dan tindakan preventif dari aparat penegak hukum menjadi sangat krusial,” ujarnya.
Ia kemudian menekankan pentingnya sinergi antara Polda, Kejaksaan, dan Bawaslu untuk menyelesaikan persoalan pidana pemilu secara efektif. “Seluruh komponen aparat penegak hukum harus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan selama pelaksanaan pemilu. Kita ingin memastikan sinergi ini hadir di lapangan,” jelasnya.
