BONE, FAJAR – Fraksi Partai Golkar mendominasi ketua komisi di DPRD Bone. Usai dilantik, mereka akan mengebut pembahasan RAPBD 2025.
Fraksi Golkar mendapat dua kursi ketua komisi di antara empat kursi. Masing-masing Komisi III dan IV. Masing-masing Komisi I Bidang Pemerintahan oleh Rismono Sarlim dan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan Andi Idris Rahman.
Sementara Komisi III Bidang Pembangunan Indra Jaya (Demokrat) dan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat A Muh Salam (NasDem). Dengan terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD) ini, pembahasan RAPBD 2025 sudah bisa dimulai.
“Jadi masih ada pembahasan dulu, kita kasi kesempatan AKD baru ini untuk tinjau kembali APBD 2025,” ujar Sekretaris DPRD Bone, Ishan Samin, kemarin.
Tahapan pembahasan RAPBD tetap akan dimulai di komisi-komisi kemudian dilanjutkan ke badan anggaran (banggar). Setwan saat ini tengah merampungkan tata tertib (tatib) yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi legislator baru.
Sementara untuk terget perampungan RAPBD, paling lambat harus selesai sebelum akhir November. Kendati cukup mepet, rancangan dipastikan akan ditelaah dengan seksama. “Kita juga mau cepat, toh, selesaikan ini,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone Budiono mengatakan pihaknya menargetkan pengesahan RAPBD 2025 pada awal atau pertengahan November. “Jadi secepatnya. Insyallah bisa (dua pekan ke depan),” terang Budiono.
Saat ini, kepastian pengesahan tetap bergantung pada pembahasan dari DPRD. Mengingat AKD yang baru, maka APBD akan tetap ditinjau oleh mereka kembali.
