“Saya berdua punya pemikiran dan punya janji, kalau perlu tidak usah bayar gajinya bupati dan wakil bupati yang penting hak-hak masyarakat kecil harus terbayarkan,” lanjut Iwan.
Sementara itu, calon bupati Enrekang nomor urut 1 Mitra Fakhruddin mengatakan, setelah pihaknya pelajari, seperti apa pinjaman daerah tersebut. Ia mengklaim bahwa memang semua daerah pada saat pasca Covid-19 mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat.
“Namun, alhamdulillah Pemda Enrekang mendapatkan keistimewaan yaitu mendapatkan nol persen bunga untuk pinjaman PEN. Lalu kemudian kami memahami ini memberikan manfaat kepada masyarakat, membangun akses-akses jalan khusus Kecamatan Maiwa,” ucapnya.
Mitra mengklaim dana PEN yang dipinjam Pemkab Enrekang telah digunakan untuk membuka akses jembatan yang menghubungkan satu daratan dengan daratan lainnya yang belum terakses.
“Oleh karena itu mudah-mudahan kami memahami tentang pinjaman ini. Ketika kami diberikan amanah kami akan menyelesaikan persolan utang tersebut,” tegasnya.
Calon bupati Enrekang nomor urut 3, Muh Irpan menuturkan, bahwa terkait belum dibayarnya sertifikasi guru sangat keliru sehingga mengorbankan para tenaga pendidik di Kabupaten Enrekang.
“Seharusnya anggaran itu tidak bisa digeser, tidak bisa dipergunakan untuk tempat lain karena itu adalah transferan langsung dari pusat,” ucap Ketua DPD II Golkar Enrekang ini.
Irpan membeberkan bahwa karena kondisi keuangan Pemkab Enrekang yabg mengalami defisit sehingga mau tidak mau itu mesti dilakukan. “Mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya itu tidak bisa terulang lagi dan guru-guru kita tidak menjadi korban,” bebernya.
