Perkembangan Politik di Timor-Timur
Pada saat itu, terdapat lima partai politik di Timor-Timur: Fretilin, UDT, KOTA, Trabalistha, dan Apodeti. Kelima partai ini berdebat untuk menentukan arah masa depan Timor-Timur. Fretilin menginginkan kemerdekaan penuh, sementara UDT, KOTA, Trabalistha, dan Apodeti menghendaki integrasi dengan Indonesia.
Pada 30 November 1975, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor-Timur secara sepihak, menurunkan bendera Portugis dan mengibarkan bendera Fretilin. Dua hari kemudian, partai-partai pro-integrasi (UDT, KOTA, Trabalistha, dan Apodeti) mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia, yang dikenal sebagai Deklarasi Balibo. Deklarasi ini menjadi landasan bagi pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang menentang komunisme, untuk mengambil alih Timor-Timur dari Fretilin yang berhaluan kiri. Deklarasi tersebut mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Australia, meskipun dukungan ini berubah setelah Perang Dingin berakhir.
Setelah memperoleh legitimasi, pada 7 Desember 1975, Indonesia meluncurkan Operasi Seroja di Timor-Timur. Operasi ini berujung pada pengesahan UU No. 7 Tahun 1976, yang kemudian diperkuat oleh Tap MPR No. VI/1976 pada 17 Juli 1976. Tap tersebut mengesahkan penyatuan Timor-Timur ke dalam NKRI sebagai provinsi ke-27.
Konflik yang Berlanjut
Meskipun Timor-Timur telah menjadi bagian dari Indonesia, konflik tetap berlanjut. Beberapa pihak di Timor-Timur menolak integrasi ini, begitu pula dengan PBB, yang tetap mengakui Timor-Timur sebagai koloni Portugis. Perjuangan fisik terus berlanjut, dipimpin oleh Xanana Gusmão yang memperjuangkan kemerdekaan Timor-Timur. José Ramos-Horta, salah satu pemimpin Fretilin, terus melakukan kampanye politik di luar negeri untuk mendapatkan dukungan internasional bagi kemerdekaan Timor-Timur.
