Oleh: Herman *
Pak Yandri Susanto, Saya warga negara Pak tinggal di Makassar. Saya dengar baru dua hari Bapak duduk di kursi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tapi sudah membuat publik geger.
Undangan haul keluarga dan tasyakuran, dibungkus dengan kop surat resmi dan stemple kementerian? Ini serius, Pak?
Kami tahu jabatan menteri pasti bikin semangat, tapi apakah secepat itu Bapak lupa bedanya antara fasilitas negara dan urusan pribadi?Kalau haul keluarga saja sudah dianggap sepenting itu sampai harus mengundang kepala desa, sekretaris desa, PKK, ketua RT, dan RW dengan stempel kementerian.
Bagaimana Bapak bisa diharapkan menyelesaikan masalah ribuan desa tertinggal yang jelas-jelas jauh lebih urgen daripada acara tasyakuran? Atau mungkin bagi Bapak, persoalan tasyakuran lebih “mendesak”?
Pak Menteri, Ini Bukan Warung Keluarga!
Mari saya ingatkan, Pak. Kursi yang Bapak duduki itu bukan milik keluarga Bapak, apalagi undang-undang jelas melarang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Kalau kop surat kementerian dipakai untuk undang keluarga, tasyakuran, dan haul, apa Bapak pikir ini hanya kesalahan kecil? Ini bukan soal sepele, ini soal integritas, Pak!
Apa gunanya bicara soal “membangun desa” kalau dasar etika jabatan saja sudah Bapak abaikan di awal?
Baru Dua Hari, Sudah Pamer Pelanggaran
Kami sebagai rakyat tak minta banyak, Pak. Cukup minta Bapak fokus pada pekerjaan yang diamanahkan. Jabatannya Menteri Desa, bukan EO tasyakuran pribadi.
Apalagi, Bapak baru dua hari menjabat! Kalau di hari kedua saja sudah seperti ini, apa yang bisa kami harapkan di hari-hari berikutnya? Apakah nanti seluruh kementerian akan dipakai untuk acara keluarga lain?
