English English Indonesian Indonesian
oleh

Uang Beredar Tumbuh Mencapai Rp9.044,9 Triliun pada September

FAJAR, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa likuiditas perekonomian, atau uang beredar dalam arti luas (M2), pada bulan September 2024 tercatat mencapai Rp9.044,9 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,2 persen year on year (yoy), yang relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) yang mencapai 6,9 persen (yoy) dan uang kuasi yang tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy). “Pertumbuhan ini mencerminkan kondisi likuiditas yang sehat di pasar, yang sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi,” ungkap Ramdan dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Ramdan menjelaskan bahwa perkembangan M2 pada bulan September 2024 dipengaruhi terutama oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Penyaluran kredit pada bulan tersebut meningkat sebesar 10,4 persen (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang mencapai 10,9 persen (yoy).

Selain itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 12,3 persen (yoy). Pertumbuhan ini relatif stabil jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih mengalami kontraksi sebesar 0,3 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi yang lebih besar, yaitu sebesar 1,1 persen (yoy).

Ramdan menekankan bahwa kredit yang diberikan oleh bank hanya dalam bentuk pinjaman (loans) dan tidak termasuk instrumen keuangan lain yang setara dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker’s acceptances), dan tagihan repo. Ia juga menambahkan bahwa kredit yang dihitung tidak termasuk pinjaman yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, serta kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

News Feed