“Salah satu tugas kami di Banggar adalah mengawasi kebijakan anggaran. Pengalaman selama 10 tahun di Kota Parepare dalam melakukan pencermatan dan pengelolaan anggaran menjadi modal penting bagi kami untuk mengevaluasi anggaran di DPR RI nanti,” jelasnya.
Sebagai informasi, Komisi II DPR RI bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan terkait pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur. Komisi ini memiliki 13 mitra kerja, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, KPU RI, DKPP RI, Bawaslu RI, Ombudsman RI, Badan Kepegawaian Negara, LAN RI, ANRI, KASN, IKN, hingga Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. (sae)
