Oleh: Marsuki
(Guru Besar FEB Unhas dan Komisaris Independen BSSB)
HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Minggu, 20 Oktober 2024 menjadi bukti sejarah bangsa bahwa telah terjadi pergantian pemerintahan yang diraih dengan banyak kontroversi menyertainya. Meski demikian takdir telah menetapkan, pemerintahan baru telah terbentuk dan dinyatakan syah sesuai peraturan yang berlaku.
Tentu banyak harapan dari para pihak terutama masyarakat kebanyakan, utamanya pemilihnya agar pemerintahan baru dapat melaksanakan janji-janji politiknya untuk memperbaiki keadaan dalam ujud nyata, sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyat banyak dapat membaik secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dari perspektif ekonomi tujuan yang diharapkan tercermin pada empat aspek target tujuan pembangunan negara yang fundamental, meliputi: 1. Aspek pendapatan, terkait pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata; 2. Aspek Ketenagakerjaan, terkait tingkat pengangguran dan kemiskinan yang rendah; 3. Aspek stabilitas nilai mata uang, terkait inflasi dan nilai tukar yang stabil; 4. serta aspek perekonomian internasional, terkait aspek neraca perdagangan yang surplus dan arus keuangan yang menguntungkan dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan utang luar negeri.
Tentu, pencapaian berbagai target pembangunan ekonomi makro tersebut bukan hal mudah merealisasikannya, karena sangat tergantung dari banyak faktor penentunya. Bisa karena memang selama ini masih ada persoalan, akibat berbagai penyebabnya, baik akibat perkembangan perekonomian domestik atau global yang kurang kondusif maupun akibat kemungkinan kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh otoritas terkait sesuai dengan ke empat aspek tujuan pembangunan makroekonomi tersebut.
