HARIAN.FAJAR.CO.ID, BONE–Ratusan tenaga honorer teknis menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Bone, Kamis, 17 Oktober 2024. Sesuai jadwal penerimaan PPPK, hanya Dinas Damkar dan Diskes yang mendapat kuota PPPK tahun ini.
Legislator pun ikut prihatin. Honorer mesti diperjuangkan agar nasib mereka lebih baik.
Anggota DPRD Bone Fraksi Golkar Andi Idris Rahman mengatakan masalah ini seyogianya telah menjadi atensi pihaknya sejak 2022. Tahun ini pun dirinya telah mengusulkan porsi kuota PPPK ini diakomodasi dengan adil.
“Kita sudah minta 30 persen untuk tenaga honorer teknis, 30 persen kesehatan, kemudian 30 persen untuk tenaga pendidik, namun pemerintah tidak memperhatikan, asas keadilan tidak muncul,” ujarnya.
Dia berjanji, masalah ini akan diperjuangkan pihaknya hingga ke pusat. Kendati pendaftaran untuk PPPK ini tersisa tiga hari.
“Kita akan maraton rapat sampai tengah malam, dan besok (hari ini) kita akan panggil semua (rapat dengar pendapat). Kita undang semua, termasuk BKPSDM,” sambungnya.
Sementara itu anggota DPRD Fraksi Nasdem Andi Muhammad Salam mengatakan, perkara ini tak lain merupakan masalah yang dibawa oleh Pj sebelumnya (Andi Islamuddin). Menurutnya, ini sudah kerap disampaikan, namun tetap saja tak diindahkan.
“Kebijakan ini sudah ditentukan oleh Penjabat Bupati Bone sebelumnya, sebelum menerima tenaga honorer kami sudah rapat seluruh fraksi DPRD, insyaallah seluruh anggota DPRD men-support apa yang disampaikan tadi,” ujarnya.
Dalam rapat audiensi tersebut, DPRD bersama dengan massa aksi meneken nota kesepahaman agar tuntutan massa ini bisa diterima oleh pemkab. (an/zuk)
