“Departemen Luar Negeri perlu melakukan penilaian serupa berdasarkan Bagian 620I Undang-Undang Bantuan Luar Negeri untuk memberikan bantuan Pendanaan Militer Asing tambahan kepada Israel,” kata surat itu dikutip dari UPI.
Surat itu juga merujuk pada Memo Keamanan Nasional yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Februari yang mengharuskan negara-negara penerima bantuan militer AS yang terlibat dalam konflik militer mengizinkan transfer bebas bantuan kemanusiaan yang didukung AS tanpa gangguan.
Surat itu menuntut Israel untuk memulai lonjakan bantuan kemanusiaan dari semua jenis di seluruh Gaza menjelang musim dingin yang akan datang dengan mengizinkan masuknya setidaknya 350 truk setiap hari, memastikan koridor komersial dan Angkatan Bersenjata Yordania beroperasi sepenuhnya dan terus-menerus dengan membebaskan bea cukai untuk JAF dan mengembalikan minimum harian 50-100 truk komersial; dan mengakhiri isolasi Gaza utara dengan menghentikan evakuasi paksa dan memastikan akses kemanusiaan berkelanjutan melalui penyeberangan utara dan dari selatan.
Dikatakan Israel harus bertindak segera dan dalam waktu 30 hari dan bahwa kegagalan untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah ini dapat memiliki implikasi bagi kebijakan AS di bawah NSM 20 dan hukum AS yang relevan. (amr)
