Di tahun 2022, kata Patarai, APBD Maros mulai naik menjadi Rp 1,5 triliun. Dimana Pemerintah menganggarkan belanja modal sebesar Rp 376 miliar. Sedangkan di tahun 2023, APBD Maros sudah kembali ke angka Rp 1,6 Triliun dengan anggaran infrastruktur mencapai Rp 396 miliar.
“Nah untuk tahun 2024 ini, APBD kita itu totalnya mencapai Rp 1,680 triliun. Untuk anggaran belanja modal kita terpaksa kurangi dari tahun lalu yakni Rp 396 miliar menjadi Rp 384 miliar. Itu karena adanya Pilkada yang anggarannya mencapai Rp 49 miliar,” paparnya.
Menurut Patarai, total anggaran untuk infrastruktur di Maros, berkisar antara 20 sampai 25 persen dari total APBD setiap tahunnya. Nilai itu sama halnya dengan yang dianggarkan dilakukan oleh Pemerintah sebelumnya (Hatta Rahman).
Membandingkan pembangunan 10 tahun era Hatta Rahman dengan 3 tahun 7 bulan era Chaidir Syam, menurut Patarai, tidaklah sepadan.
“Pengaggarannya sama saja. Hanya pengalokasiannya yang beda. Kalau jaman pak Hatta itu fokus ke jalan beton. Kalau Pak Chaidir ini lebih menyuluruh. Jadi memang tidak sebanding kalau mau dibandingkan dari masa menjabat,” ujarnya.
Terkait tudingan pemerintahan Chaidir Syam tak punya prestasi, Patarai menegaskan, era Chaidir Syam yang hanya efektif bekerja hanya selama 3 tahun 7 bulan, mampu mengoleksi sebanyak 104 penghargaan baik di level lokal, nasional bahkan internasional.
Sementara, di era Hatta Rahman di periode awal ia menjabat selama 5 tahun, hanya mampu mendapatkan penghargaan sebanyak 46 penghargaan. Kalau hanya 3 tahun 7 bulan di periode awalnya, Hatta hanya meraih penghargaan sebanyak 22 penghargaan saja.
