“Kalau kami, tiap ada laporan yang kami terima, pasti kami akan laporkan ke Bawaslu Gowa sebagai penyelenggara yang berhak menindak tiap pelanggaran di pilkada,” tuturnya.
Pihaknya meminta adanya netralitas dari pemerintah daeran beserta jajarannya dalam peaksannaan pilkada di Kabupaten Gowa ini.
Dia juga mengajak untuk mari ciptakan pemilihan yang tanpa paksaan dan tanpa intimidasi, biarkan rakyat memilih sesuai hati nuraninya.
“Ketika rakyat memiliki sesuai hati nurani maka akan melahirkan pemimpin yang layak untuk kabupaten Gowa. Meskipun banyak tekanan tidak bisa ditahan soal itu, ya kita berikan kesempatan silakan masyarakat menilai,” katanya.
“Saya berharap pemilih di Gowa bisa berjalan dengan baik. Dan saya lihat kecenderungan saat ini masyarakat Gowa pintar, karena biar ditekan bagaimana tetapi hati nurani yang berbicara,” lanjutnya.
Ketua Tim Hukum Advokasi Aurama, Andi Abdul Hakim mengatakan, bahwa langkah ini diambil oleh pihaknya karena menemukan adanya beberapa dugaan pelanggaran. Dan hal tersebut telah dikaji oleh pihaknya sebelum melakukan pelaporan.
“Jadi kita ini melakukan pelaporan terkait dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu,” ucapnya saat ditemui di Kantor Bawaslu Gowa, Rabu, 2 Oktober.
Dia membeberkan bahwa ada enam laporan yang dimasukkan, laporan tersebut terkait dugaan tinda pidana pemilu di antaranya ada salah seorang oknum kepala desa yang melakukan perusakan baliho dua kali.
Dan yang melihat itu jadi saksi, yang kedua juga ada dua oknum polisi yang menggunakan atribut salah satu paslon. “Jadi ada beberapa di situ juga teman-teman sudah kaji, jadi ada dua oknum anggota Polri,” katanya.
