FAJAR, MERAUKE — Masyarakat adat Malind, Maklew, Mayo Bodol, Khaimima dan Yei di Kabupaten Merauke, Papua Selatan resah.
Pasalnya, lima wilayah itu sedang terancam. Adanya Yonif terbentuk untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
Koordinator Forum Masyarakat Adat Malind Anim Kondo Digoel, Simon Balagaize mengatakan, lima wilayah itu sedang terancam dan terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN), Pengembangan Pangan dan Energi di Kabupaten Merauke, melalui proyek cetak sawah baru, perkebunan tebu, dan pabrik bioetanol.
“Ini yang akan menggunakan dan sedang menggusur tanah adat, dusun dan hutan adat seluas lebih dari dua juta hektare,” ucapnya.
PSN Merauke dilakukan melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional.
Juga pemerintah daerah serta perusahaan swasta, Jhonlin Group, First Resources Group, KPN Corp Group.
“Masyarakat adat Maklew di Distrik Ilwayab, Tubang dan Okaba, secara terbuka di hadapan penjabat Gubernur Papua Selatan telah menyatakan menolak proyek cetak sawah baru dan tanaman lain,” tuturnya.
Pasalnya kata dia, ini yang menggusur tanah, dusun dan hutan adat, sumber kehidupan masyarakat adat tanpa ada musyawarah dan persetujuan secara bebas dari masyarakat adat dan pemilik tanah.
“Namun perusahaan yang dikawal aparat militer bersenjata secara sewenang-wenang menggusur dan merampas tanah adat,” jelasnya.
Simon menilai, pemerintah dan operator proyek PSN Merauke telah melanggar hak dasar masyarakat adat, hak hidup, hak atas pembangunan, hak atas pangan dan gizi, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
