“Proyek ini bukan proyek kemanusiaan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak, melainkan bagian dari proyek pembesaran dan perluasan bisnis meraup keuntungan modal,” ungkapnya.
Kata Simon, keuntungan tersebut bagi kepentingan penguasa dan pengusaha pemilik modal, yang dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi dan merusak lingkungan hidup.
Di lapangan Proyek PSN Merauke, aparat militer bersenjata terlibat memfasilitasi, memperlancar dan mengamankan aktivitas perusahaan. Sehingga membuat kekhawatiran dan menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat adat.
“Keterlibatan militer dalam proyek food estate PSN Merauke berpotensi mengancam dan menghilangkan hak hidup orang asli Papua,” ungkapnya.
Juru Bicara #Solidaritas Merauke, J Teddy Wakum mengatakan, proyek tersebut akan memperluas terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, kekerasan dan kesewenang-wenangan, yang melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Juga kebijakan internasional berhubungan dengan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan,” ucapnya.
Pelibatan militer dalam proyek PSN Merauke tidak tepat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ini bertentangan dengan tujuan dan prinsip tentara professional, yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia.
Karenanya, kata dia, #Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Adat Malind Kondo Digoel meminta Panglima TNI membatalkan pembentukan batalion baru di Tanah Papua.
Juga mengevaluasi dan menghentikan pendekatan keamanan dan keterlibatan militer dalam proyek komersial atas nama PSN Merauke. (*)
