“Ini yang kadang membawa konsumen atau pelanggan kembali. Bisa dilihat bahwa ini memang nyata. Pelayanan kadang membawa orang kembali,” ucapnya.
Kata Hasrul, Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat.
Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof Dr Andi Aslinda mengatakan memang sangat perlu dilakukan diskusi intens untuk membahas pelayanan publik. Kemudian hasil diskusi itu yang akan diimplementasikan.
Pasalnya kata Prof Aslinda, saat ini bisa dilihat banyaknya penyakit birokrasi dalam melakukan pelayanan.
“Salah satu penyakit birokrasi dalam melakukan pelayanan terkadang durasi pelayanannya cukup lama dan kurang ramahnya para petugas,” ucapnya.
Sehingga kata Prof Aslinda, masyarakat enggan atau malas untuk melakukan atau mengurus pelayanan. Sehingga ini membuat mereka lebih memilih untuk tidak datang.
“Nah terjadinya fenomena ini. maka muncullah berbagai macam peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya bagaimanan mengantisipasi pelayanan lebih efisien dan tidak bertele-tele,” ucapnya.
Sehingga muncullah peraturan permen RB. Tapi ini belum bisa maksimal dengan baik.
“Perlu ada SOP atau standar bagaimana melihat pelayanan itu. Nah sekarang ada standar tapi belum diimplementasikan,” ucapnya.(wis)
