FAJAR, MAKASSAR — Juru Bicara Mulia, Andi Januar Jaury Dharwis mengatakan, sampah merupakan produksi harian bagi setiap rumah tangga. Sirkulasi ini menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah yang berujung pada operasional sarana prasarana pelayanan.
Oleh ketentuan perundang-undangan, pemda diberi kewenangan untuk memungut iuran atas jasa pelayanan sampah.
“Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pos pendapatan asli daerah berbentuk retribusi,” ucapnya.
Selain retribusi pelayanan sampah ini, Pemda juga diberi kewenangan dari pajak dan retribusi lainnya berikut pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi formasi PAD.
“Menganalisis hal ini, Mulia kemudian menemukan formula dalam upaya mengurangi salah satu beban rutin warga Makassar yakni gratis retribusi sampah,” katanya.
Sebuah terobosan yang patut mendapat apresiasi serta kesempatan untuk diwujudkan bersama Mulia. Berbarengan dengan ketentuan mandatory bidang pendidikan yang memerintahkan kepada pemda untuk wajib belanja penyelenggaraan bidang pendidikan.
“Hal ini berarti rakyat berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang selain mutu juga mengurangi beban biaya bahkan jika memungkinkan digratiskan. Demikian pula pada bidang kesehatan melalui subsidi iuran BPJS. Akhirnya konfigurasi gratis retribusi sampah, mandatory bidang pendidikan dan kesehatan hadir adil bagi masyarakat Makassar,” bebernya.
Lalu kemudian bagaimana dengan berkurangnya PAD dari retribusi sampah? Kebijakan “silang” menjadi strategi Mulia. Kapasitas fiskal Makassar tidak akan sempit hanya karena hilangnya retribusi sampah ini, karena “Mulia” paham pasca penerapan salah satu UU di tahun 2025 nantinya, PAD Makassar dari beberapa pos pajak akan mengalami peningkatan signifikan.
