FAJAR, MAKASSAR -Persaingan antar kandidat dalam pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar sangat terbuka. Kompetisi antara empat bakal calon pun berlangsung ketat.
Analis politik dari Unhas, Endang Sari, menilai kondisi ini terjadi berdasarkan pengalaman dari serangkaian Pilwalkot yang pernah digelar di Makassar. Pertama, berdasarkan data dan fakta, partisipasi pemilih di Makassar tidak pernah mencapai 60 persen. Kondisi ini terjadi dalam beberapa kali pilkada dengan berbagai karakteristik, mulai dari banyaknya calon hingga calon tunggal yang melawan kolom kosong.
Meskipun Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Makassar mencapai 1 juta orang, pada kenyataannya para kandidat hanya memperebutkan sekitar 600 ribu suara. “Angka itulah yang akan diperebutkan oleh keempat calon ini,” ujar mantan Komisioner KPU Makassar itu.
Endang menyebutkan, pada Pilwalkot 2018, berdasarkan penelitiannya, pemilih di Makassar tidak terpengaruh oleh politik identitas. Tipologi pemilih Makassar sangat cair. “Ada kelompok pemilih di Makassar yang cenderung menunggu dan melihat, dan pandangan mereka bisa berubah sewaktu-waktu,” jelasnya.
Apa yang dapat mengubah pandangan mereka? Menurut Endang, hal itu terjadi selama masa kampanye. Kondisi ini juga terlihat pada Pilwalkot 2013, di mana hampir semua survei saat itu memenangkan Supomo Guntur. Namun, yang keluar sebagai pemenang justru pasangan Moh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal. “Padahal, pada awalnya pasangan ini berada pada peringkat terendah dalam survei,” ungkapnya.
