“Kalau dari kami, hasil evaluasi memang ada beberapa persoalan yang belum terselesaikan,” kata Legislator Nasdem Enrekang ini.
Umar mengungkapkan bahwa Pj Bupati Enrekang dianggap tak mampu menyelesaikan persoalan tata kelola keuangan Pemkab Enrekang.
“Perlu ada penataan ulang sehingga hak-hak keuangan, hak-hak ASN itu bisa dipenuhi. Contohnya TPP ASN inikan sesuai dengan di APBD ini kan enam bulan tapi yang baru terbayar ini dua bulan,” ungkapnya.
“Sampai hari ini belum terbayar BPJS itu kepala desa dan aparatnya di tahun 2023 ini sampai sekarang, hampir satu tahun,” tambahnya.
Umar menganggap bahwa anggaran yang tak cukup membuat pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dikelola oleh Pemkab.
“Inikan persoalan hak-hak keuangannya ASN, ini yang perlu kita pikirkan,” anggapnya.
Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Parepare Ikrar Eran Batu, mengungkapkan, bahwa terkait persoalan kinerja Pj Bupati Enrekang banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan anggota DPRD Enrekang.
“Mulai mungkin daripada pertimbangannya melihat selama kepemimpinan beliau. Melihat kinerja beliau selama menjadi Pj Bupati sehingga itulah mungkin pertimbangan,” ucapnya. (ams)
