Oleh: Hasrullah
Praktik politik kekerabatan di era ini menjadi pembicaraan hangat dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Politik kekerabatan dipandang sebagai dampak lemahnya pelembagaan kepartaian dan pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik sebagaimana mestinya. Menurut Haryanto dalam bukunya di tahun 2005 politik kekerabatan menimbulkan kecenderungan menguatnya politik yang tampaknya menjadi jalan pintas bagi partai politik untuk memenangkan kontes politik maupun menjamin eksistensi suatu rezim politik tertentu.
Praktik politik kekerabatan dalam demokrasi sejatinya tidak ada karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Negara Indonesia merupakan milik seluruh warganya bukan didominasi oleh keluarga tertentu saja. Sehingga, setiap warga negara berhak untuk menduduki jabatan politik sejauh dia dipilih dan dipercaya oleh rakyat yang akan dipimpinnya. Praktik politik dinasti di Indonesia muncul dalam bentuk aji mumpung. Artinya, mumpung sang bapak sedang berkuasa, maka diwariskanlah kekuasaannya pada anaknya, istrinya, adiknya, iparnya maupun kerabat lainnya. Sehingga yang berkembang adalah patrimonial, artinya kekuasaan hanya berputar-putar saja di lingkaran keluarga atau kerabat tertentu.
Dalam pelaksanaan Pilkada di 2024 ini, pasangan yang mempunyai ikatan kekerabatan dengan penguasa sebelumnya mempunyai banyak keuntungan. Keuntungan tersebut berupa bagaimana tingkat popularitas pasangan calon telah terdongkrak melalui pengaruh penguasa sebelumnya. Tingkat popularitas yang didapatkan oleh pasangan yang mempunyai kekerabatan sebelumnya akan dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk mendorong tingkat elektabilitas dengan mengembangkan relasi dengan penguasa sebelumnya. Dinamika politik kekerabatan dalam pilkada tak lepas dari budaya politik kekerabatan dimana terdapat praktik yang mengusung konsep tersebut dalam pemenangan calon dari bawah ke atas. Hal ini menjadi “utang” ke depannya seperti halnya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan dan hubungan patron klien dalam pemungutan suara menunjukkan bahwa politik kekerabatan erat kaitannya dengan budaya politik kekerabatan.
