Data yang baru masuk, dari Manokwari, Lampung Timur, Lahat, Tapanuli Tengah, dan Dharmasaraya, namun apakah dari semua data yang baru masuk tersebut memenuhi syarat atau tidak, masih diperiksa KPU di daerah.
Terkait simulasi, dia menilai bila itu dianggap penting maka nanti akan dibebankan ke KPU provinsi. Itu kata dia kalau memang waktu dan kesempatannya ada.
“Nanti kita dorong juga untuk melakukan simulasi. Karena, nanti kan ada yang spesifik. Kalau untuk simulasi yang umum, sebenarnya setelah kami melakukan simulasi, biasanya teman-teman melakukan simulasi di daerahnya masing-masing. Biasanya sih di level provinsi yang kita mintakan melakukan simulasi di level daerah,” paparnya.
Mengenai dengan kolom kosong apabila menang di Pilkada 2024, Afif mengatakan akan dilanjutkan dengan Pilkada selanjutnya
Mengenai masa jabatan Kepala Daerah terpilih lewat Pilkada lanjutan di tahun 2025, ia menyatakan hal itu kewenangan pemerintah.
“Nanti, pasti akan ada perkembangan pembahasan karena ini kan situasi yang tak terpikirkan.Ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 soal keserentakan belum terpikirkan. Yah, kita carikan jalan keluar yang terbaik,” ujarnya. (amr)
