FAJAR, MAKASSAR-Bakal pasangan calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia), memastikan komitmennya untuk sejalan dengan program-program Prabowo-Gibran, termasuk dalam pelaksanaan program di tingkat daerah.
Hal ini ditegaskan oleh juru bicara Mulia, Januar Jaury. Ia menyatakan bahwa jika Mulia diberi amanah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, mereka akan memastikan kebijakan yang mereka terapkan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya program Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Fokusnya adalah pada desentralisasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Sebagaimana diketahui, media utama bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam mewujudkan program-program yang dijanjikan kepada masyarakat adalah perda RPJMD dan perda APBD.
Menurut Januar, demi keberlangsungan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan daerah, Mulia akan harmonis dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan Kota Makassar 2025-2045.
“Ini menjadi dasar dalam pembentukan RPJMD Kota Makassar 2025-2030. Karena itulah yang akan mengikat seluruh janji program Mulia selama lima tahun ke depan,” ujarnya kepada FAJAR, Rabu, 4 September.
Anggota DPRD Sulsel tersebut juga menambahkan bahwa Mulia akan melanjutkan program-program baik yang sudah termuat dalam perda RPJMD/RPD Kota Makassar sebelumnya. Menurutnya, inilah esensi dari pemerintahan yang berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa meskipun pemimpin bisa berganti, kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada rakyat telah diatur dalam konstitusi daerah. Begitu pula, program unggulan Mulia nantinya akan disesuaikan dengan alokasi anggaran sesuai aturan perundang-undangan.
“Pasangan Mulia menyadari, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, mereka harus harmonis dengan perintah undang-undang yang lebih tinggi. Di mana komposisi APBD sudah mengatur alokasi anggaran secara proporsional,” tambahnya.
Januar juga menguraikan bahwa di dalam undang-undang, porsi anggaran sudah terpetakan dengan jelas: 20 persen untuk pendidikan, 30 persen untuk belanja pegawai, 40 persen untuk infrastruktur dan pelayanan publik, serta 10 persen untuk kesehatan.
“Kompetensi pasangan Mulia tidak diragukan lagi. Kemampuan manajerial mereka dalam organisasi pemerintah mampu memuat segala program unggulan yang disesuaikan dengan daya fiskal Kota Makassar,” ungkapnya.
Komitmen pasangan Mulia dalam memastikan dukungan sumber daya fiskal daerah juga ditegaskan. Mereka akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan transfer dari pusat melalui kepemimpinan yang mereka miliki.
Pada akhirnya, sumber daya fiskal tersebut akan menjadi alat mekanis untuk mewujudkan harapan masyarakat Kota Makassar ke arah yang lebih baik.
“Penjelasan di atas merupakan gambaran awal dari modal kompetisi yang dimiliki Mulia dalam Pilwalkot. Semoga ini menjadi referensi bagi pemilih untuk memberikan kepercayaan kepada Mulia sebagai calon pemimpin Makassar yang diusung oleh Golkar, Demokrat, Perindo, Hanura, PKN, Ummat, serta PBB,” harapnya. (wid/*)
