“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara formalitas. Harus ada sistem pemantauan yang intensif dan efektif,” tegas Nico.
Legislator dari Dapil Jawa Barat I ini menekankan pentingnya koordinasi. “Koordinasi lintas institusi ini sangat penting. Kemlu melalui KBRI dan KJRI perlu aktif koordinasi dengan BP2MI untuk melakukan pencerahan kepada pekerja-pekerja kita di luar,” ujarnya.
Kemlu kata Nico juga dapat bekerja sama dengan BP2MI untuk mengevaluasi mekanisme perlindungan WNI. Pada kasus ini, termasuk dengan peningkatan intensitas pengawasan serta pembekalan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Karena kalau pembekalan hanya fokus pada aspek teknis pekerjaan saja tidak cukup. Tapi harus ada pendampingan bagaimana WNI harus menghormati hukum, kultur, dan aspek sosial negara tempatnya berada,” jelas Nico.
Ia juga mengatakan bahwa edukasi yang diberikan harus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum lokal dan tanggung jawab moral PMI sebagai duta bangsa. (amr)
