Sekretaris DPRD Luwu Bustam mengatakan saat ini hanya pimpinan DPRD sementara yang dapat melakukan perjalanan dinas. “Itu pun kalau ada surat undangan. Sementara anggota dewan belum bisa, karena belum terbentuk dan belum ada pengesahan alat kelengkapan dewan oleh pimpinan definitif,” katanya.
Saat ini belum ada AKD dan pimpinan defenitif. Sesuai peraturan, anggota dewan yang baru dilantik, diberi orientasi terlebih dahulu. Lalu menyusun tata tertib dan AKD. Saat ini, banggar belum terbentuk.
Terkait keinganan anggota dewan baru diikutkan evaluasi APBD-P ke Makassar, itu tidak bisa dilakukan. Setwan tak berani melakukannya.
“Kami eksekutif tak berani. Apalagi mau berani menunda evaluasi. Kami memfasilitasi dewan secara operasi bertanggung jawab pimpinan DPRD. Namun, secara administrasi bertanggung jawab ke sekda sebagai atasan kami,” tegasnya.
Sebagai Sekwan, Bustam mengaku untuk perjalanan dinas, masih ada utang dewan periode lalu Rp800 juta. Lalu ada utang Rp30 juta untuk biaya makan.
Anggaran perjalan dinas untuk orientasi di Makassar dialokasikan tahun ini Rp400 juta. Orientasi akan dilakukan pada 17 September mendatang. “Saya sangat terbuka kepada anggota DPRD Luwu yang baru,” tegasnya. (shd/zuk)
