BELOPA, FAJAR—Rapat perdana anggota DPRD Luwu periode 2024-2029 berlangsung alot, Selasa 3 September. Mereka ngotot.
Mereka mendesak diikutkan mendampingi evaluasi APBD-P di Kantor Gubernur Sulsel. APBD-P tahun 2024 mencapai Rp1,626 triliun, sementara APBD pokok hanya Rp1,5 triliun.
Anggota DPRD Luwu Andi Mammang mengatakan, meski alat kelengkapan dewan (AKD) belum dibentuk dan disahkan, mereka sudah bisa melakukan perjalanan dinas.
“Apalagi menyangkut pendampingan evaluasi APBD Perubahan tahun 2024,” kata Mammang.
Paling tidak, sebut dia, pimpinan sementara dapat mendampingi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) melakukan evaluasi APBD-P. Jika dewan tidak ikut ke Makassar, pertanggungjawabannya lemah kala ada masalah kelak.
Olehnya itu, pihaknya ingin mencermati isi APBD-P yang disahkan legislator periode sebelumnya. Apalagi, 2023 lalu, banyak program fisik dimasukkan, namun uangnya tidak ada. Akibatnya, terjadi defisit anggaran.
Anggota DPRD Luwu, Arfan Basmin Mattayang menyebut memang domain anggaran adalah banggar. “Tentu bukan dominan sekwan. Tugas sekwan adalah koordinasi ke pemda untuk melakukan evaluasi.
Semua kapasitas di sini adalah anggota dewan aktif. Apakah tak bisa kebijakan diperlunak sedikit,” katanya.
Isi APBD-P harus diketahui dewan. Kalau ada demonstrasi, lalu anggota dewan tak tahu soal APBD, mereka akan jadi bulan-bulanan demonstran.
Rapat yang dipimpin Ketua sementara DPRD Luwu Ahmad Gazali dimulai pukul 14.00 Wita berlangsung alot. Dia sengaja mengundang seluruh anggota dewan supaya masalah ini dapat dibahas hingga tuntas.
