Hadir langsung dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Shodiqin, Bupati Maros Chaidir Syam, Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Pj Bupati Bantaeng Andi Abu Bakar, Sekda Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi, Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel Andi Mirna, dan Perwakilan Dinas DP3A Dalduk KB Kabupaten Kota se Sulsel.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, dalam sambutannya mewakili Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengatakan, masih tingginya angka stunting karena kurang tepatnya intervensi yang dilakukan pada sasaran prioritas, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, bayi, dan anak-anak di bawah dua tahun. Ketidak akuratan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kelompok- kelompok ini mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif.
“Dari sembilan indikator layanan intervensi spesifik, hanya tiga yang telah mencapai target, sedangkan enam lainnya, seperti persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi dan persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif, belum tercapai. Sementara itu, dari sebelas indikator layanan sensitif, hanya tiga yang tercapai, dan sisanya masih perlu perhatian untuk memenuhi target yang ditetapkan,” papar Boni.
Boni juga menjelaskan, bahwa angka Stunting menurut hasil SKI 2023, menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dari 27.2 pada tahun 2022 menjadi 27,4. Dimana terdapat 13 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan prevalensi stunting dan 11 Kabupaten yang mengalami peningkatan.
