FAJAR, BONE – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan perangkatnya selama periode pemilu merupakan hal yang mutlak. Salah satu perhatian khusus adalah keterlibatan mereka dalam kegiatan iring-iringan massa pendukung saat pendaftaran pasangan calon (Paslon).
Bawaslu telah menerjunkan tim ke lokasi pendaftaran untuk memantau jika ada ASN, kepala desa, atau perangkat desa yang terlibat.
“Kami menghimbau agar ASN beserta perangkat desa tidak terlibat dalam kampanye para calon dalam bentuk apapun,” ujar Komisioner Bawaslu Bone, Rohzali Putra.
Ijal, sapaan akrab Rohzali Putra, menjelaskan bahwa Bawaslu telah resmi menyurati Penjabat (Pj) Bupati Bone, Andi Winarno, untuk memastikan bahwa ASN, kepala desa, dan perangkatnya tidak terlibat dalam kegiatan kampanye.
“Pj Bupati Bone kemudian meneruskan imbauan ini kepada para ASN dan kepala desa,” tambahnya.
Hingga berita ini dibuat, Bawaslu melaporkan bahwa belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan kepala desa dalam tahapan pilkada.
“Sampai saat ini, belum ada laporan terkait pilkada. Namun, pada masa pemilu sebelumnya, ada beberapa ASN yang dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), seperti Sekda Andi Islamuddin dan beberapa ASN dari Kecamatan Kajuara,” jelasnya.
“Terkait pengawasan, dalam regulasi terdapat sanksi moral yang diatur berdasarkan keputusan bersama sebelum masa kampanye,” lanjutnya.
Sementara itu, Polres Bone juga mengimbau pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) selama tahapan pendaftaran ini berlangsung.
Pihak kepolisian juga memastikan bahwa mereka akan bersikap netral dan tidak akan terlibat dalam politik dalam bentuk apapun.
“Kami harus memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa ada gangguan yang berarti. Tugas kami adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga netralitas dalam proses pemilihan ini,” tutupnya. (an/*)
