JAKARTA, FAJAR – Hubungan PKB dan pengurus PBNU makin renggang. Konflik makin runcing.
Seperti diperkirakan sejak awal, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bakal mangkir dari panggilan Pansus PKB yang dibentuk PBNU. Ditunggu sampai Rabu sore (21/8/2024), Cak Imin tidak hadir ke markas PBNU.
Dalam beberapa hari ke depan, PBNU akan mengumumkan hasil dari Pansus PKB. Perkembangan pembahasan hubungan PKB dengan PBNU, disampaikan Rais Syuriyah PBNU KH Muhammad Cholil Nafis.
Dia menjelaskan setelah diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi atau klarifikasi, Muhaimin Iskandar maupun Sekjen PKB Hasanuddin Wahid tidak hadir. Sehingga menurut Cholil Nafis, keduanya dianggap tidak bisa diajak berkomunikasi setelah mangkir saat dipanggil oleh PBNU.
“Kami memutuskan bahwa PKB tidak bisa koordinasi dengan PBNU,” katanya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, PKB tidak bisa komunikasi dengan PBNU, yang secara historis dan dokumentasi ada hubungan erat dengan PBNU. Cholil mengatakan PKB tidak bisa koordinasi dengan PBNU itu adalah kesimpulan awal.
Nantinya Pansus PKB akan melaporkan hasil kerja mereka ke PBNU. Hasilnya secara utuh akan ditetapkan dalam waktu dekat. Tepatnya sebelum PKB menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus depan.
Cholil lantas menyampaikan, ketidakhadiran Ketum dan Sekjen PKB akan diserahkan kepada tim panel atau pansel. Seperti KH Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni. Setelah itu akan menjadi keputusan PBNU secara kelembagaan.
Sementara itu Tim Panel Pansus bentukan Pleno PBNU, Umarsyah, menjelaskan, mereka sejatinya telah menunjukkan iktikad baik. Yaitu dengan mengundang secara resmi pimpinan PKB, untuk menyampaikan informasi pada agenda yang jelas.
Upaya itu agar bisa melakukan konfirmasi melalui berbagai dokumen dan informasi. Dia menegaskan anggota pansel sudah memberi kesempatan kepada Cak Imin dengan cara langsung bertemu tatap muka.
“Tapi alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tidak mendukung upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini,” katanya.
Padahal menurut dia, tidak terlampau banyak masalah yang akan mereka angkat. Umarsyah menuturkan bahwa PBNU berencana fokus pada tiga isu utama.
“Yang pertama masalah kewenangan-kewenangan dari Dewan Syuro (PKB) yang semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB,” katanya.
Kemudian yang kedua adalah soal permusyawaratan. Maksudnya PBNU juga ingin mendalami permasalahan seputar proses permusyawaratan di internal PKB. Ketiga soal tata kelola organisasi, hal itu menyangkut Isu terkait tata kelola organisasi PKB.
“Tiga hal ini yang kita fokus untuk melakukan pendalaman tetapi hari ini,” pungkasnya. (wan/zuk)
Potensi Bentrok di Bali
Sementara itu situasi di Bali saat ada Muktamar PKB akhir pekan ini bakal ramai. Pasalnya secara hampir bersamaan, terjadi pengerahan personel GP Ansor dan Pagar Nusa ke Bali.
GP Ansor mengerahkan anggotanya dari Jawa Timur dan Bali ke Badung. Acaranya bertajuk Apel Kesetiaan Kepada PBNU. Acara tersebut digelar pada 21-25 Agustus 2024.
Agenda yang sama juga diterangkan dalam surat resmi Pimpinan Pusat Pagar Nusa. Mereka mengerahkan personal dari PW Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Kemudian juga dari PW Lampung, Bali, dan NTB.
Dalam suratnya Pagar Nusa meminta jajarannya untuk menghadirkan pendekar dan personel Pasukan Inti (Pasti). Mereka ditugaskan untuk pengamanan di lokasi apel. Kemudian juga untuk memastikan keamanan para kiai yang hadir. (wan/jpg/zuk)
Konflik Menjalar ke Daerah
Efek ketegangan antara PBNU dan PKB merembet ke mana-mana. Yang jauh dari ibu kota pun turut kena getahnya.
Pada Minggu (18/8/2024), mengutip Jawa Pos Radar Madura, sejumlah tokoh dari berbagai pondok pesantren di Indonesia menggelar musyawarah besar (mubes) di Bangkalan, Madura. Kegiatan itu mendapat respons dari Rais Syuriah PBNU KH Imam Buchori.
Pria yang biasa disapa Ra Imam itu menyayangkan tindakan yang dilakukan sejumlah tokoh nonstruktural NU. Sebab, kegiatan tersebut telah mengaitkan nama Bangkalan dalam pusaran konflik PKB dengan NU.
Ra Imam menilai, mubes yang mengatasnamakan alim ulama itu bukan murni keinginan masyarakat Bangkalan, apalagi dari Bani Kholil.
Sementara itu, Ketua Presidium Penyelamat Organisasi NU KH Abdussalam Shohib menyatakan, mubes di Bangkalan itu dilaksanakan dalam rangka pembentukan persiapan muktamar luar biasa (MLB) NU didasarkan pada kegelisahan dan keresahan di PBNU.
Dengan demikian, harus ada langkah cepat untuk menyelamatkan PBNU.
”Karena itu, kami menyiapkan MLB NU. Kami akan melakukan koordinasi dan konsolidasi serta konsultasi dengan para kiai NU. Termasuk struktur mulai pengurus wilayah hingga pengurus cabang internasional (PCI) sedunia,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gus Salam itu mengaku sudah menerima keluhan dari PCNU se-Indonesia mengenai kondisi PBNU saat ini. Keresahan dan kegelisahan mereka hampir sama, yakni mengenai kegaduhan yang terus-menerus dibuat oleh petinggi PBNU.
”Tugas para kiai yang hadir tadi melakukan konsolidasi dengan para PWNU dan PCNU di wilayah masing-masing,” paparnya. (jpg/zuk)
