FAJAR, ENREKANG-Massa dari Koalisi Perjuangan Kedaulatan (KPK) melakukan aksi long march dengan membawa kotak sumbangan bertuliskan “Sumbangan untuk Pemerintah” pada Kamis, 22 Agustus.
Harmin Malaka, selaku jenderal lapangan, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap banyaknya utang yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang.
“Kami mengajak masyarakat untuk membantu meringankan beban pemerintah dalam membayarkan dan melunasi utang kepada pegawai dan rekanan,” ungkap Harmin.
Utang tersebut dikatakan hampir setara dengan setengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Enrekang saat ini. Padahal, menurutnya, potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Enrekang sangat besar.
“Namun, kondisi SDM tidak pernah terkonsolidasi dengan baik dan profesional. Selain itu, tidak pernah ada dukungan anggaran yang tepat sasaran dan pengelolaan yang benar. Hal ini tentu menghambat peningkatan produktivitas,” kata Harmin.
Lebih lanjut, Harmin menjelaskan bahwa besarnya utang yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih 500 miliar rupiah. Utang tersebut tidak hanya bersumber dari Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, tetapi juga dari utang pihak ketiga dan tunggakan BPJS.
“Pemerintah juga berutang kepada ASN, P3K, tenaga honorer, tenaga keagamaan, hingga aparatur desa. Ini sangat memprihatinkan, mengingat pelaksanaan program dan kebijakan di lapangan selama ini hampir sepenuhnya berada di pundak para pegawai tersebut,” jelas Harmin.
