FAJAR, MAKASSAR — Tirani kekuasaan yang diluncurkan rezim pemerintahan yang berkuasa saat ini menuai kecaman dari segala sektor. Mahasiswa se-Sulawesi Selatan bakal menggelar aksi besar.
Upaya DPR RI menentang putusan Mahkamah Konstitusi dinilai menabrak jalur demokrasi. Nepotisme seakan bersama-sama dilanggengkan para pemangku kebijakan di pemerintah pusat.
Sudah barang pasti hal ini akan berdampak hingga ke daerah, termasuk Sulawesi Selatan. Para aktivis mahasiswa mengaku tidak akan tinggal diam dengan situasi ini.
Mahasiswa Universitas Hasanuddin Firmansyah Demma mengutarakan, RUU yang dirancang oleh DPR saat ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi di era reformasi. Kata ia, DPR telah membangkang terhadap ketetapan hukum, terlebih regulasi ini berasal dari Mahkamah Konstitusi.
“Seharusnya di era reformasi ini, para legislator mesti menjadi contoh kepada rakyat untuk mematuhi ketetapan hukum yang ada, terlebih lagi kita sedang menyongsong Pilkada,” ketus Firmansyah.
Menurut ia, gerakan DPR dalam merespons keputusan MK terkesan terburu-buru untuk memenuhi kepentingan elit penguasa. Itu dapat dilihat dari bagaimana para fraksi yang berbondong-bondong menganulir putusan MK berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Firmansyah menduga bahwa DPR bersama Presiden bersekongkol untuk memuluskan langkah KIM dan partai yang baru bergabung berkoalisi agar kandidat tunggal atau kotak kosong terjadi di daerah-daerah strategis.
“Jadi memang ini bukan karena kepentingan rakyat, tapi kepentingan elite kuasa demi memuluskan skema-skema pilkada yang mau dijalankan,” bebernya.
