FAJAR, MAKASSAR- Forum Keluarga Besar Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja Indah Manggala menggelar aksi dialog dan dengar pendapat dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah RB. Dalam pertemuan tersebut, warga memperjuangkan hak-hak mereka terkait terblokirnya sertifikat rumah sebanyak 461 unit dan 714 sertifikat yang belum diterbitkan sejak tahun 2017. Warga mengungkapkan bahwa masalah ini telah berlarut-larut tanpa ada kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab, yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi para pemilik rumah.
Forum Keluarga Besar meminta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu membuka blokir sertifikat yang telah berlangsung bertahun-tahun serta mendorong penerbitan sertifikat yang belum dikeluarkan hingga saat ini. Selain itu, warga juga berharap agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Biro Aset atau Biro Hukum, dan Koperasi Toddopuli yang memiliki keterlibatan langsung dalam masalah ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah RB, menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan warga. “Kami di DPRD Sulsel akan mengupayakan fasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN. Saya akan menyampaikan langsung masalah ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk memastikan adanya langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini,” ujar Ni’matullah.
